HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Markas Besar (Mabes) TNI akhirnya memberikan penjelasan terkait keberadaan sejumlah prajurit TNI di sekitar kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
TNI menegaskan, kehadiran personel tersebut merupakan bagian dari pengamanan resmi yang dilakukan atas permintaan institusi Kejaksaan Agung dan tidak berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan Polri di sejumlah lokasi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan, pengamanan terhadap JAM Pidsus telah melalui mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Terkait pengamanan JAM Pidsus, benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi Kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar Muhammad Nas saat dikonfirmasi, Kamis (9/7).
Ia menegaskan, pengamanan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 yang mengatur perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Menurutnya, keberadaan personel TNI sama sekali tidak memiliki kaitan dengan proses penggeledahan yang tengah dilakukan aparat kepolisian dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri,” tegasnya.
Sebelumnya, kediaman Febrie Adriansyah pada Rabu (8/7) malam tampak dipenuhi sejumlah petugas. Beberapa personel Kejaksaan Agung terlihat berjaga di sekitar lokasi, baik mengenakan seragam maupun pakaian sipil. Selain itu, sejumlah prajurit TNI dengan pakaian dinas lapangan (PDL) lengkap dengan baret juga terlihat berada di sekitar rumah tersebut.
Hingga pukul 23.27 WIB malam itu, belum ada keterangan resmi mengenai aktivitas di kediaman JAM Pidsus. Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya diketahui sedang melakukan penggeledahan di 12 lokasi yang berada di wilayah Jakarta dan Bogor.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Victor Dean Mackbon mengatakan, penggeledahan dilakukan berdasarkan dua laporan polisi yang kini tengah dalam tahap penyidikan.
“Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan dua laporan polisi yang saat ini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya,” ujarnya.
Victor menjelaskan, laporan pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam proses penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya yang diduga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara pada periode 2020 hingga 2025.
“Yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025,” jelasnya.
Sementara laporan kedua berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak usaha PT Krakatau Steel. Dugaan tindak pidana tersebut juga terjadi pada rentang waktu 2020 hingga 2025.
Menurut Victor, penggeledahan di 12 titik merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Meski telah mengungkap adanya dugaan keterlibatan penyelenggara negara, kepolisian belum bersedia membeberkan identitas pihak-pihak yang dimaksud.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menegaskan, informasi lebih rinci akan disampaikan setelah seluruh rangkaian penyidikan dan penggeledahan selesai dilakukan.
“Nanti akan kami sampaikan terkait pejabat negara ataupun yang lain, tetapi semua itu sama di mata hukum,” tegasnya.
