HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menerbitkan surat bersifat rahasia. Isinya instruksi peningkatan kewaspadaan bagi seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia menyusul perkembangan situasi nasional yang dinilai memerlukan langkah antisipatif. Khususnya menjaga aset, dokumen, hingga fasilitas kantor.
Surat bernomor R-696/D/Dip.4/07/2026 tertanggal 8 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) di seluruh Indonesia. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa instruksi diterbitkan sebagai respons terhadap dinamika situasi nasional yang tengah menjadi perhatian publik, terutama berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap sejumlah pejabat maupun aparatur negara.
Seluruh jajaran kejaksaan diminta meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah-langkah antisipatif guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan menjaga marwah institusi.
“Seluruh jajaran Kejaksaan di daerah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pelaksanaan tugas serta marwah institusi,” demikian isi surat tersebut.
Surat rahasia itu memuat lima instruksi utama yang wajib dilaksanakan seluruh satuan kerja kejaksaan.
Pada poin pertama, seluruh jajaran diperintahkan melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan situasi di wilayah hukum masing-masing, terutama terhadap potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas kejaksaan.
Selain itu, seluruh satuan kerja diminta mengoptimalkan fungsi deteksi dini dengan menyampaikan laporan secara cepat, berjenjang, dan komprehensif terhadap setiap perkembangan yang dinilai strategis.
Instruksi berikutnya berkaitan dengan penguatan sistem pengamanan internal. Seluruh kantor kejaksaan diminta meningkatkan pengamanan terhadap personel, aset, dokumen, serta fasilitas kantor sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing.
Penguatan pengamanan tersebut juga diiringi dengan upaya menjaga solidaritas internal di lingkungan kejaksaan agar pelaksanaan tugas tetap berjalan optimal.
Dalam surat itu, Kejagung juga memberikan penekanan khusus kepada seluruh pegawai agar tidak memberikan komentar, pendapat, maupun informasi mengenai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Seluruh pimpinan satuan kerja diminta memperketat pengawasan melekat terhadap pegawai guna menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas.
“Meningkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh pegawai agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, netralitas, serta menghindari penyampaian komentar, pendapat, maupun informasi mengenai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum sesuai prosedur dan ketentuan,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut.
Pada poin terakhir, Kejaksaan Agung menginstruksikan seluruh jajaran agar mengelola informasi dan komunikasi publik secara terkoordinasi. Koordinasi dengan instansi terkait juga diminta terus dilakukan apabila muncul potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
Di bagian penutup, seluruh aparatur kejaksaan diingatkan untuk tetap menjalankan tugas secara profesional, objektif, serta menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat mencederai nama baik institusi.
Seluruh perkembangan penting juga diminta segera dilaporkan kepada pimpinan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” demikian penegasan dalam surat tersebut.
Surat rahasia itu turut ditembuskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung, Pelaksana Tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, para direktur di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, serta sebagai arsip internal Kejaksaan Agung.
