Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan sejumlah potensi risiko ekonomi yang bakal terjadi jika penerapan kemasan polos pada produk tembakau, termasuk rokok, akan diberlakukan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan industri rokok memiliki andil besar dalam perekonomian dan fiskal Indonesia. Dia mengatakan penerimaan negara dari cukai tembakau mencapai Rp 221 triliun. Kemudian, ada 6 juta orang yang terlibat, dari mulai pertanian sampai kepada perdagangan, mulai dari hulu sampai hilir dalam ekosistem industri hasil tembakau.
Dengan demikian, dia memperkirakan rantai ekonomi ekonomi dari industri ini bisa mencapai Rp 300 triliun. Sayangnya, industri ini kerap diperlakukan tidak adil.
"Ada mata rantai ekonomi yang nilainya Rp300 triliun. Dan industri yang diperlakukan paling tidak adil itu adalah industri tembakau. Pabrik rokok sampai sekarang itu pengaturan pajaknya itu dikecualikan dalam pembebanan struktur biayanya," kata Misbakhun dalam Coffee Morning CNBC Indonesia, Kamis (9/7/2026).
Menilai masifnya rantai ekonomi dari industri tembakau, Misbakhun mengatakan sudah seharusnya penerapan rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tidak merugikan perusahaan rokok.
Dia mengatakan ada beberapa risiko yang bakal muncul jika kemasan rokok semuanya berwarna putih atau polos. Risiko pertama yakni pelanggaran hak kekayaan intelektual
"Orang membuat produk itu ada hak kekayaan intelektual, yang pasti nantinya ada benturan pengawasan, teknis, dan lain-lainnya. Karena ada hak kekayaan intelektual, bakal ada kasus hukum karena pemilik merek akan menggugat jika ada produk yang dinilai sama persis," kata Misbakhun dalam Coffee Morning CNBC Indonesia, Kamis (9/7/2026).
Dirinya menambahkan, jika nantinya penerapan kemasan rokok polos diberlakukan dan pengawasan tidak ketat, maka makin banyak produk tiruan yang dapat merugikan perusahaan rokok yang sudah mendaftarkan dan mendapatkan hak merek.
"Apalagi ini mau dipolosin, nanti siapa yang akan menjalankan pengawasannya kalau terjadi pelanggaran, kalau rokoknya, kemasan rokoknya itu semuanya putih? Siapa yang akan menjalankan pengawasannya?" terang Misbakhun.
Risiko kedua yakni pola pergeseran konsumsi rokok, di mana masyarakat akan cenderung beralih ke rokok polos dan dampaknya yakni kepada para petani tembakau yang bakal kehilangan pekerjaannya.
"Terus pasar menjadi beralih, dan orang akhirnya, yang namanya rokok kelas atas, kelas bawah itu orang jadi tidak mikir. Terjadi guncangan, nanti tidak akan ada lagi orang yang mau berinvestasi di sektor rokok, dan paling parah ya para petani tembakau, bakal kehilangan mata pencahariannya," jelas Misbakhun.
Risiko ketiga yakni penerimaan negara dari cukai rokok bakal tergerus karena industri rokok dalam negeri tidak berkembang akibat kalah saing dengan rokok ilegal.
"Nanti jangan salahin pemerintah kalau penerimaan cukainya jeblok, dan kita jadi berutang lagi. Karena defisitnya pasti akan melebar," ujar Misbakhun.
Dengan adanya kemasan polos, menurutnya, hal ini dapat membuat produsen-produsen rokok ilegal atau rokok dari luar negeri semakin masif ditemukan di pasar dan dampaknya industri rokok dalam negeri bakal kalah saing.
"Risiko-risiko ini yang harus kita pikirkan bersama, jangan hanya gara-gara satu kepentingan, yaitu keinginan untuk kelompok anti-tembakau melakukan upaya-upaya pemaksaan kehendak tersebut. Apa yang bisa terjadi? Yang terjadi adalah lahirnya pasar gelap dalam industri, dan ini potensi kerugian negara bisa sangat besar," pungkasnya.
(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
