Pemerintah Daerah (Pemda) kini mulai melirik pasar modal sebagai alternatif pendanaan guna menggerakkan roda bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
IDXChannel - Pemerintah Daerah (Pemda) kini mulai melirik pasar modal sebagai alternatif pendanaan guna menggerakkan roda bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diambil seiring dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai proyek-proyek strategis di berbagai provinsi.
Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Saidu Solihin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi, khususnya DKI Jakarta, telah mendorong BUMD untuk mulai menerapkan strategi pendanaan yang lebih inovatif.
Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar perusahaan daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kas daerah.
"Karena APBD di satu titik ada batasnya kan. Sehingga pemerintah, provinsi khususnya Jakarta, minta kepada BUMD-nya untuk melakukan istilahnya creative financing. Apakah IPO, support, whatever. Yang mereka suruh kaji," ujar Saidu saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Saidu, saat ini sejumlah BUMD telah mulai serius mengkaji opsi go public agar dapat meraih pendanaan dari pasar modal. Dia mencontohkan Bank Jakarta sebagai salah satu entitas yang dinilai cukup siap untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO.
Namun, dia mengingatkan, proses melantai di bursa memerlukan transformasi tata kelola agar perusahaan tetap bisa melayani publik secara profesional meski berorientasi komersial.
"Nah itu harus ada pertemuan-pertemuan yang tertentu. Seperti PAM Jakarta, mereka harus lakukan kajian. Apakah dengan begitu go public, terus harga pasar langsung ikutin. Harus komersial, karena kepentingan publik. Pasti ada kajian, ada hitung-hitungan," kata dia.
Selain IPO, BEI juga mencatat ketertarikan BUMD terhadap instrumen pendanaan hijau, seperti bursa karbon. Hal ini dipicu oleh adanya mandat transisi energi yang membutuhkan biaya investasi besar, seperti yang dialami oleh PT Transjakarta.
Saidu menuturkan terkait inisiatif ini sangat menarik karena perusahaan dapat memanfaatkan creative financing untuk menutupi kebutuhan modal transisi menuju kendaraan listrik.
"Tapi yang menarik kemarin, Pak Dirut Transjakarta bilang tentang mereka punya tugas bahwa di akhir tahun, ada aturan bahwa seluruh unit mereka harus 100 persen EV (Electrical Vehicle). Berarti kan akan ada saving karbon. Nah makanya mereka mulai tahun ini sudah ngajak kami bicara soal bagian pengembangan bursa karbon," ujar dia.
Meski demikian, Saidu menegaskan, keberhasilan ekspansi BUMD ke pasar modal sangat bergantung pada komitmen politik dari pemangku kepentingan di daerah. Pihaknya akan terus menjalankan peran aktif sebagai regulator untuk membuka akses seluas-luasnya bagi BUMD agar dapat memanfaatkan instrumen di bursa saham secara optimal.
"Intinya penjajakan banyak. Tapi ini political will," kata dia.
(Dhera Arizona)
