Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dengan Bursa Karbon Indonesia pada Kamis (9/7/2026).
IDXChannel - Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dengan Bursa Karbon Indonesia pada Kamis (9/7/2026).
Peluncuran sistem ini menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat ekosistem perdagangan karbon nasional yang diharapkan berlangsung secara transparan, berkeadilan, dan mampu menarik lebih banyak investasi.
Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan perdagangan karbon merupakan salah satu instrumen untuk mendukung upaya pengurangan emisi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
"Kita berada di sini, dalam rangka ingin memuliakan bumi yang hanya satu. Semua cara yang konvensional kita lalui, dan salah satu cara yang ekstra konvensional adalah dengan membangun ekosistem pasar karbon yang bisa kita perdagangkan," kata Jumhur dalam sambutannya hari ini, Rabu (9/7/2026).
Ia menegaskan ekosistem pasar karbon yang dibangun harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta dapat ditelusuri (traceable). Menurutnya, manfaat dari perdagangan karbon juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama komunitas yang selama ini menjaga hutan dan kawasan konservasi.
"Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak, ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia," tuturnya.
Jumhur menambahkan, SRUK tidak hanya menjadi instrumen untuk mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berperan menjaga lingkungan.
"Jadikan SRUK ini menjadi instrumen yang membuat kita semua bisa ikut andil atau berkontribusi, tidak hanya dalam urusan NDC atau pengurangan emisi, tapi juga sekaligus memastikan dalam semua dinamika ini masyarakat yang menjaga hutan, menjaga tapak di bawah, kita pastikan ikut sejahtera," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan fondasi perdagangan karbon nasional telah terbentuk meski nilai transaksinya masih relatif kecil.
Menurutnya, hingga saat ini volume transaksi di pasar karbon mencapai 1,98 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai transaksi sebesar Rp93 miliar. Aktivitas tersebut tercatat dalam 431 kali transaksi dengan melibatkan 155 pengguna jasa karbon.
Ia berharap kehadiran SRUK dapat mendorong pertumbuhan pasar karbon nasional sekaligus meningkatkan integritas perdagangan karbon di Indonesia.
"Kami dari OJK satu hal yang kami selalu kedepankan adalah perlindungan konsumen, perlindungan investor, sehingga jangan sampai praktik-praktik seperti greenwashing ya, social washing, dan sebagainya itu jangan sampai terjadi di pasar kita serta praktik-praktik lain yang merugikan masyarakat," katanya.
Di kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan minat investor internasional terhadap pasar karbon Indonesia cukup tinggi. Menurutnya, selama satu setengah tahun terakhir banyak lembaga internasional dan investor asing yang menyatakan keinginan untuk berpartisipasi di pasar karbon nasional.
"Banyak sekali lembaga-lembaga dan organisasi yang sangat-sangat berniat untuk ikut dalam pasar karbon Indonesia. Hari ini we delivered, kita sudah wujudkan ini adalah hasil pekerjaan pemerintah Indonesia yang patut dibanggakan bahwa hari ini kita mulai suatu sistem registrasi unit karbon yang betul-betul bisa bekerja dan berfungsi dengan baik," kata Hashim.
(kunthi fahmar sandy)
