Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan kembali menguji coba sistem pembayaran jalan tol tanpa henti alias Multi Lane Free Flow (MLFF) pada tahun ini. Namun, asosiasi pengusaha menolak proyek tersebut.
Kepala BPJT, Ni Komang Rasminiati, mengatakan proyek tersebut sudah memasuki tahun keenam sejak penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai Badan Usaha Pelayanan (BUP) MLFF.
"Saat ini update proses kami sedang melaksanakan penyiapan untuk melakukan uji coba kembali. Harapannya uji coba kembali bisa juga dilaksanakan di tahun ini," ungkapnya saat Rapat Komisi V DPR, Kamis (9/7).
Komang memastikan pemerintah masih berkontrak dengan perusahaan asal Hungaria tersebut. Rekomendasi uji coba kembali MLFF sudah disampaikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Waktu itu sudah di-review oleh BPKP dan direkomendasikan agar dilakukan uji coba kembali secara komprehensif untuk memastikan apakah sistem ini secara teknis bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Pjs Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Kristianto, mengungkapkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pada dasarnya menolak kehadiran sistem MLFF diterapkan di Indonesia. Menurutnya, ada potensi gagal bayar (default) yang bisa dihadapi pengusaha terhadap bank atau investor.
"Ada masalah prinsip dan hakiki yang sebetulnya sulit untuk dilaksanakan oleh kami, terkait dengan adanya kemungkinan default," tegas Kristianto.
Kristianto menuturkan jika MLFF diterapkan, maka proses pengumpulan tarif tol akan diambil alih oleh Roatex Indonesia sebagai BUP, bukan lagi BUJT di masing-masing ruas tol. Di sisi lain, BUJT mengeluarkan biaya pembangunan yang biasanya melibatkan perbankan.
"BUJT sebagai investor mempunyai hak-hak pengumpulan (tarif) tol, dan hak pengumpulan tol saat ini sudah menjadi kolateral bagi kami kepada lender, sehingga kalau hak pengumpulan tol ini kemudian dicabut oleh pemerintah, diberikan kepada kepada BUP, maka secara otomatis kami akan mengalami default terhadap bank," jelasnya.
Selain terkait potensi gagal bayar, Kristianto mengungkapkan kelemahan MLFF adalah dari sisi akurasi pengumpulan tarif. Berdasarkan data Roatex, sistem otomatis dengan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) itu memiliki akurasi 94 persen.
"Proses pengumpulan tol dalam rangka pengembalian investasi yang saat ini berjalan yang dilakukan oleh para BUJT, akurasinya sudah bisa mencapai tingkat hampir 100 persen, boleh dikatatakan 100 persen akurasinya," katanya.
"Disclaimer dari Roatex yang pernah disampaikan kepada kami waktu itu, akurasi mereka itu hanya 94 persen, sehingga kami belum bisa mendapatkan jawaban atas selisih yang 6 persen tersebut jika kemudian sistem yang dibawa oleh Roatex tersebut diadopsi," imbuh Kristianto.
Dengan berbagai permasalahan pokok tersebut, lanjut dia, maka para BUJT enggan mengadopsi MLFF dan berharap pengumpulan tarif tol dilakukan dengan sistem yang sudah berjalan saat ini.
"Bisa kami sampaikan di sini bahwa secara internal para BUJT sudah bisa melaksanakan hal ini secara internal dengan akurasi dan teknologi yang ada pada kami saat ini," tandas Kristianto.
