Implementasi mandatori biodiesel B50 membuka tantangan baru bagi pemerintah. Di balik target pengurangan impor solar dan penguatan ketahanan energi nasional, Indonesia masih menghadapi keterbatasan pasokan metanol sebagai bahan baku utama produksi biodiesel.
Program B50 yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (9/7/2026) diproyeksikan membutuhkan sekitar 2,5 juta ton metanol per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi metanol dalam negeri saat ini baru mencapai sekitar 600 ribu ton, sehingga Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1,9 juta ton untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian, ESDM Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah kini berupaya menutup kesenjangan pasokan tersebut melalui pembangunan industri metanol nasional.
"Nah metanol ini, ini yang dibutuhkan 2,5 juta kira-kira. Tahun depan kita perlu 2,5 juta tapi produksi domestik itu baru sekitar 600 ribuan jadi kita masih perlu impor. Ini harus dibuat di dalam negeri," ujar Eniya saat peluncuran B50 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Kebutuhan metanol tersebut sejalan dengan peningkatan produksi biodiesel nasional. Dalam implementasi B50, pemerintah menargetkan produksi biodiesel sekitar 17,6-18 juta kiloliter, yang diproses dari 15,2-16,3 juta ton crude palm oil (CPO) melalui tahapan pengolahan menjadi refined bleached deodorized palm oil (RBDPO), pencampuran metanol, hingga menghasilkan fatty acid methyl ester (FAME).
Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah mempercepat pembangunan industri metanol domestik. Salah satunya melalui pembangunan pabrik metanol berbahan baku gas di Bojonegoro, Jawa Timur.
Selain itu, pemerintah juga mendorong proyek hilirisasi batu bara menjadi metanol di Kalimantan melalui teknologi gasifikasi batu bara peringkat rendah (low rank coal).
"Bojonegoro sama di Kalimantan kan. Kalau Bojonegoro kan yang pakai model apa dari gas itu prosesnya. Kalau yang di Kalimantan kan low rank coal jadi gasifikasi pakai syngas, syngas jadi metanol. Nah itu bisa," tambahnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan industri metanol menjadi agenda lanjutan setelah pemerintah menjalankan mandatori B50.
"Metanolnya kita butuh hanya untuk B50 sekitar 2,5 juta ton per tahun. Maka langkah berikut adalah kita mendorong untuk segera membangun industri metanol. Ini ada di Jawa Timur sudah kita bulan ini juga kita akan melakukan groundbreaking. Dan kemudian adalah di Kalimantan Timur merupakan bagian hilirisasi daripada batubara."
"Ada dua yang kita bangun, satu adalah di Bojonegoro itu adalah bahan bakunya gas, yang kedua adalah batubara yang ada di Kalimantan Timur," ungkapnya.
Baca Juga: Usai B50, Pemerintah Siapkan Mandatori Bensin Campur Etanol Mulai 2027
Baca Juga: Bahlil Sebut B50 Berpotensi Hemat Devisa Rp170 Triliun
Program B50 sendiri menjadi tahap lanjutan kebijakan biodiesel nasional yang dimulai dari B2,5 pada 2008 hingga B40 pada 2025. Pemerintah menargetkan implementasi penuh B50 pada semester I 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor solar, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri sawit dan hilirisasi energi di dalam negeri.
Berdasarkan proyeksi pemerintah, implementasi B50 berpotensi menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun per tahun, menekan emisi sekitar 44,46 juta ton CO₂, serta mengurangi impor solar hingga sekitar 18 juta kiloliter per tahun.
