Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI masih memantau perkembangan situasi di Timur Tengah sebelum menetapkan jadwal baru Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing-8 (D-8) yang sebelumnya ditunda akibat eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI Ary Aprianto mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Sekretariat D-8 dan negara-negara anggota untuk menentukan waktu penyelenggaraan KTT yang dinilai paling tepat.
"KTT D-8 sendiri, kita di Kemlu tetap melakukan monitoring, memantau situasi di Timur Tengah. Kita catat juga semua bahwa situasi juga masih belum seperti yang kita harapkan semua, konflik juga masih terjadi," kata Ary dalam press briefing di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2026.
Ary mengatakan Indonesia tidak mengambil keputusan secara sepihak terkait penjadwalan ulang KTT tersebut. Menurutnya, koordinasi dengan seluruh anggota D-8 terus dilakukan mengingat perkembangan situasi keamanan di kawasan masih menjadi pertimbangan utama.
"Dan kita di Kemlu juga terus melakukan koordinasi dengan Sekretariat D-8 dan juga negara-negara anggota D-8 untuk menentukan jadwal KTT yang tepat," ujar Ary.
Indonesia saat ini menjabat sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027 dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT organisasi yang beranggotakan Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki tersebut.
KTT D-8 semula dijadwalkan berlangsung pada April 2026. Namun, penyelenggaraannya ditunda menyusul memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah akibat meningkatnya eskalasi konflik di kawasan.
Meski pelaksanaan KTT masih menunggu perkembangan situasi regional, sejumlah agenda dalam rangka keketuaan Indonesia tetap berjalan. Salah satunya adalah D-8 Halal Expo Indonesia (HEI) yang digelar pada 8–12 Juli 2026 sebagai wadah memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, dan industri halal di antara negara-negara anggota.
Penjadwalan KTT D-8 Tergantung pada Perkembangan Situasi Timur Tengah
