jakarta.jpnn.com - Anggota DPR Bambang Soesatyo buka suara tentang Pasal 45-49 KUHP.
Menurut Bambang Soesatyo, pasal itu adalah kemajuan penting untuk memperkuat akuntabilitas dunia usaha.
BACA JUGA: Ketum KB PII Minta Kader Dukung Presiden Prabowo
Dia menilai pasal itu bisa membongkar kejahatan korporasi yang bersembunyi di balik badan hukum.
Bambang Soesatyo menjelaskan, dalam KUHP Nasional, korporasi tidak lagi dipandang sekadar wadah kegiatan usaha.
BACA JUGA: Prabowo: Tidak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar
Dia menyebut korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memperoleh manfaat dari tindak pidana atau membiarkan tindak pidana terjadi dalam ruang lingkup usahanya.
“Langkah ini memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat akuntabilitas dunia usaha yang sehat," kata Bamsoet, Sabtu (4/7).
BACA JUGA: Erick Thohir Tegaskan Prabowo Dukung Total Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Bamsoet menilai pasal tersebut memberi harapan bahwa hukum tidak hanya menangkap tangan yang menandatangani, tetapi juga bisa menangkap otak yang mengendalikan.
Menurut dia, hukum yang baik tidak boleh tumpul kepada pengendali gelap, tetapi juga tidak boleh membabi buta kepada pelaku usaha yang sah.
Bamsoet menilai hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menjadi tonggak penting pembaruan hukum pidana Indonesia.
Salah satu perubahan mendasar adalah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Perubahan tersebut menyesuaikan perkembangan kejahatan ekonomi yang makin kompleks. (ant)
Redaktur & Reporter : Ragil
