Anggota Komisi I DPR Dukung Polri Usut Korupsi Batu Bara: Berdampak Langsung

Anggota Komisi I DPR RI, Cindy Monica, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri dalam membuka dan mengusut tuntas dugaan korupsi tata kelola batu bara. Ia menegaskan bahwa setiap dugaan korupsi, terutama di sektor strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diproses secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Menurut Cindy, pengusutan kasus ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang independen, objektif, dan berkeadilan terhadap siapa pun yang terlibat.

"Korupsi di sektor energi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat, karena itu langkah Polri untuk membuka perkara ini secara tuntas harus didukung agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Cindy Monica dalam rilisnya, Kamis (9/7).

Ingatkan Tupoksi Institusi dan Peran TNI

Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi sektor pertahanan, Cindy juga mengingatkan pentingnya setiap institusi negara menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, proses penegakan hukum harus sepenuhnya diberikan kepada aparat yang berwenang. Sementara itu, institusi lain, termasuk TNI, harus tetap berjalan pada koridor peran dan tugas konstitusionalnya masing-masing demi menjaga stabilitas nasional.

"Jangan ada pihak yang melindungi siapa pun dalam pengusutan kasus ini. Pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku, dan siapa pun yang menghalangi penegakan hukum juga harus dimintai pertanggungjawaban. Supremasi hukum harus menjadi panglima," ujar politikus NasDem itu.

Berdampak pada Kepentingan Publik di Sumatera

Ia menilai dugaan korupsi tata kelola batu bara ini harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kepentingan publik, termasuk stabilitas pasokan energi di beberapa wilayah Sumatera.

Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus diberi ruang penuh untuk mengusut perkara ini hingga tuntas secara objektif, transparan, serta bersih dari segala bentuk intervensi.

"Negara harus memastikan setiap dugaan tindak pidana korupsi diusut hingga tuntas. Penegakan hukum yang adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi di Indonesia," pungkasnya.