JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi B DPRD DKI Jakarta akan membahas dugaan kecurangan sopir JakLingko atau Mikrotrans yang melakukan tap kartu sendiri bersama badan usaha milik daerah (BUMD), PT Transjakarta, dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan, praktik tersebut memang sudah menjadi perhatian DPRD sejak lama karena dinilai meresahkan.
"Benar dan memang ada. Tetapi ya, waktu itu memang kami belum fokus ke sana. Memang praktik tap-tap itu juga meresahkan," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (9/7/2026).
Baca juga: JakLingko di Jakarta Masih Dihantui Sopir Ugal-ugalan dan Armada Bergerombol
Persoalan itu akan dibahas secara khusus dalam waktu dekat.
Menurut Taufik, dugaan sopir yang tap kartu sendiri menjadi salah satu alasan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan agar layanan Mikrotrans tidak lagi sepenuhnya gratis.
DTKJ mengusulkan tarif Mikrotrans sebesar Rp 2.000. Salah satu tujuannya untuk mencegah praktik kecurangan tersebut sekaligus mendapatkan data jumlah penumpang yang lebih akurat.
Meski demikian, Taufik menilai usulan tarif tersebut masih perlu dikaji ulang.
Menurut dia, apabila tujuan utamanya untuk mencegah praktik tap kartu sendiri dan memperbaiki akurasi data penumpang, tarif yang dikenakan tidak perlu mencapai Rp 2.000.
"Menurut saya Rp 1.000 saja terlebih dahulu," ucap dia.
Ia khawatir tarif Rp 2.000 justru membuat masyarakat beralih kembali menggunakan kendaraan pribadi.
Padahal salah satu fungsi Mikrotrans adalah menjadi angkutan pengumpan (feeder) yang mendorong warga menggunakan transportasi umum.
"Kalau Rp 2.000, nanti masyarakat malah beralih lagi mending naik motor saja. Tapi kalau Rp 1.000, insya Allah masih masuk akal," kata Taufik.
Baca juga: Anggota DPRD DKI Usul Tarif Mikrotrans Tak Langsung Rp 2.000: Rp 1.000 Saja
Sebelumnya, Ketua DTKJ periode 2026-2029, Sugihardjo, mengusulkan agar layanan Mikrotrans tidak lagi digratiskan. Sebagai gantinya, penumpang diusulkan membayar tarif Rp 2.000.
"Kalau hanya untuk jarak dekat hanya naik Mikrotrans itu tarifnya 2.000. Kita mengusulkan 2.000," kata Sugihardjo usai dilantik sebagai Ketua DTKJ di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Salah satu alasan DTKJ mengusulkan tarif Rp 2.000 adalah agar data jumlah penumpang Mikrotrans lebih akurat dan mencegah praktik manipulasi data penumpang.
Menurut dia, selama layanan Mikrotrans masih gratis, ada kemungkinan jumlah penumpang yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Selama ini kan dalam kontrak antara TransJakarta dan operator itu kan juga ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis misalnya jumlah penumpangnya kurang, saya jadi operator, 'Waduh nanti nggak mau target kena potong nih. Udah saya tapping-tapping sendiri aja supaya target terpenuhi'," ujar Sugihardjo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
