Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan niat Indonesia membangun pembangkit reaktor nuklir kecil (small modular reactor/SMR) masih menunggu persetujuan Badan Nuklir Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA).
Airlangga mengatakan, pembangkit nuklir merupakan salah satu opsi pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia. Listrik hijau ini diperlukan bagi industri, infrastruktur, hingga pengembangan pusat data dan teknologi AI. Sejauh ini, pemerintah sudah menggandeng mitra teknologi dari AS hingga Jepang.
"Indonesia juga memiliki target untuk membangun tenaga nuklir. Kita telah melakukan studi kelayakan untuk reaktor modular kecil dan kita telah melihat pembangkit listrik tenaga nuklir di Kanada dan bekerja sama dengan perusahaan AS serta Mitsubishi di Jepang," kata Airlangga saat Kadin Diplomatic Economic Breakfast di Jakarta, Jumat (10/7).
Meski demikian pemerintah masih menunggu persetujuan IAEA. Sebab teknologi small modular reactor belum terbukti jika dibandingkan pembangkit nuklir berskala besar.
Airlangga menjelaskan, pemerintah memilih membangun reaktor nuklir kecil untuk memastikan aspek keamanan terlebih dahulu, sekaligus supaya negara tetangga tidak khawatir terhadap keberadaan pembangkit nuklir di Indonesia.
"Kami ingin melalui yang lebih kecil terlebih dahulu. Untuk memastikan bahwa kami dapat beroperasi dengan aman. Jika tidak, negara tetangga kami akan khawatir," katanya.
Selain rencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), pemerintah juga membidik jenis pembangkit energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan program 100 GW PLTS terbangun dalam 2 tahun ke depan.
"Jadi saya pikir itu akan menjadi tantangan selanjutnya bagi Indonesia. Karena energi hijau adalah bahan bakar untuk pengembangan AI, serta untuk baja hijau dan produk olahan hijau, dan produk konsumen hijau," jelas Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia bisa saja menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ia menilai pembangkit listrik tersebut paling murah dan bersih dibandingkan pembangkit lain.
"Itu nanti tergantung para pakar. Kalau bisa kita pakai, why not? Nuklir power paling murah sebetulnya, paling bersih juga," ungkap Prabowo dalam diskusi Presiden Prabowo Menjawab (Part 2) lewat YouTube Prabowo Subianto, dikutip pada Senin (23/3).
Meski begitu, Prabowo menilai aspek keamanan masih harus dipertimbangkan dalam implementasi PLTN, mengingat banyak pengalaman negara lain yang mengalami kecelakaan operasional.
Saat ini, Indonesia masih memproses pembentukan Badan Organisasi Nuklir (Nuclear Energy Program Implementation Organization/NEPIO) yang menjadi salah satu syarat pembangunan PLTN. Pembentukannya akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyusun Utility Requirement Document (URD) yang merupakan dokumen awal yang dibutuhkan untuk menjadi difference dalam proses-proses pengembangunan, blueprint pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan peta jalan (roadmap) program repowering all-to-nuklir.
Adapun dasar hukum pengembangan energi nuklir di Indonesia sudah kuat. Mulai dari UU Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, arah pembangunan PLTN dalam RPJPN 2025–2045, sampai PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Seluruh dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada tahun 2060.
Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 MW akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional. Porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan naik jadi 5 persen pada 2030 dan mencapai 11 persen di 2060.
