Febrie Adriansyah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyarankan dilakukan audit menyeluruh apabila penyidikan dugaan blackout listrik di Sumatera berkaitan dengan pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Febrie mengaku belum mengetahui keterkaitan dirinya dengan perkara yang tengah diselidiki Polri tersebut dan memilih menunggu penjelasan resmi dari penyidik.
“Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampidsus dengan blackout. Nanti kita tunggu proses bagaimana rekan-rekan penyidik menyampaikan apa masalahnya, keterkaitan blackout tersebut,” ujar Febrie di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Namun, apabila perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan batu bara untuk PLTU, menurut Febrie langkah awal yang perlu dilakukan adalah audit secara menyeluruh.
“Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana,” katanya.
Ia meminta publik menunggu hasil penyidikan Polri agar duduk perkara dapat diketahui secara utuh.
Sebelumnya, Kortas Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polri mengusut dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU periode 2018–2026.
Perkara ini telah naik ke tahap penyidikan.
Di perkara ini. diduga ada penyimpangan dalam pengadaan dan distribusi batu bara yang diduga berdampak pada terganggunya pasokan bahan bakar ke sejumlah PLTU, yang menyebabkan pemadaman listrik (blackout) di sejumlah wilayah di Indonesia.
Daerah yang terkena blackout adalah Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Diperkirakan kerugiannya mencapai Rp5 triliun.(lea/ris/faz)
