Penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu reaksi dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Saat memberikan keterangan di Jakarta pada Jumat (10/7/2026), Luthfi menyatakan keprihatinannya sekaligus mengingatkan seluruh kepala daerah mengenai pentingnya mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Kita prihatin ya. Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear and good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi, ikan itu busuknya dari kepalanya. Artinya kita harus memberikan satu contoh suri teladan," ujar Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama setiap pejabat publik, baik dalam pengisian jabatan, pengelolaan anggaran, maupun pelaksanaan tugas pemerintahan.
Bupati Sukoharjo yang merupakan kader PDI Perjuangan, Luthfi menyatakan mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
"Saya mendukung apa yang dilakukan oleh KPK. Karena apa? Equality before the law, semua sama di muka hukum. Tidak peduli siapa objeknya atau siapa yang melakukan. Jadi saya dukung sekali (OTT-red) ini," katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar terus menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Usai penangkapan Bupati Sukoharjo, Luthfi memastikan pelayanan publik di daerah tersebut tetap berjalan normal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pengawasan agar aktivitas pemerintahan tidak terganggu.
"Dengan adanya OTT di wilayah Sukoharjo kemarin, saya nanti akan perintahkan dinas kita, kita pastikan pelayanan publik di wilayah Sukoharjo harus tetap berjalan. Dinas-dinas tidak boleh terganggu karena pelayanan pemerintahan tidak boleh berhenti siapapun pimpinannya," ujarnya.
Luthfi menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung kelangsungan roda pemerintahan di Sukoharjo. Terkait kepemimpinan daerah, pihaknya akan menyiapkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kita akan backup untuk perjalanan pemerintahan Sukoharjo, harus kita jalankan. Nanti akan kita tunjuk PLT kalau sudah ada kekuatan hukum tetap," pungkasnya.
