Terkini, Makassar – Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Irfan AB, menyoroti keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulsel.
Menurutnya, alokasi dana saat ini dinilai tidak memadai untuk menjalankan fungsi mitigasi bencana secara optimal, apalagi wilayah Sulawesi Selatan memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi.
Irfan mengungkapkan bahwa data bencana tahun lalu mencatatkan angka yang cukup mengkhawatirkan, yakni mencapai sekitar 900 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa Sulsel merupakan wilayah dengan risiko bencana yang tinggi, sehingga memerlukan kesiapan sumber daya dan logistik yang mumpuni dari pihak berwenang.
“Ada anggaran, namun jumlahnya tidak memadai. Akibatnya, program mitigasi bencana tidak berjalan dengan mulus. Ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi,” ujar Irfan AB, Kamis (9/7/2026).
Saat ini, total anggaran yang dialokasikan untuk BPBD Sulsel hanya berkisar Rp9 miliar. Jumlah tersebut dinilai jauh dari kata cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional, pembelian alat berat, serta pelatihan tanggap darurat yang membutuhkan biaya besar.
Irfan menyarankan agar Pemprov Sulsel segera melakukan evaluasi dan peningkatan alokasi dana. Ia memperkirakan BPBD membutuhkan anggaran minimal Rp20 miliar agar dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.
“Pemerintah Provinsi harus memberikan perhatian khusus bagi BPBD. Dengan anggaran yang lebih memadai, setidaknya Rp20 miliar, maka aspek mitigasi bisa dijalankan dengan baik untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian materiil,” tutupnya.
Sementara itu, pihak BPBD Sulsel diharapkan dapat segera menyusun proposal revisi atau permintaan tambahan anggaran kepada Pemprov untuk memastikan kesiapan menghadapi musim bencana yang mungkin akan meningkat di tahun-tahun mendatang.
“Kami sudah mengusulkan program prioritas BPBD agar di masukkan kedalam program prioritas Gubernur, sehingga kegiatan prioritas lainnya tidak terganggu,” ujar Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo, pada rapat dengar pendapat di Komisi E DPRD Sulsel.
