Terkini, Makassar — Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah rujukan dalam pengembangan tata kelola pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Berbagai inovasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menarik perhatian pemerintah daerah lain untuk datang, belajar, dan bertukar praktik terbaik.
Hal itu kembali terlihat melalui kunjungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dirangkaikan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara kedua pemerintah daerah di Balai Kota Makassar, Jumat (10/7/2026).
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, disaksikan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari kedua pemerintah kota.
Menariknya, sebelum menghadiri agenda resmi di Balai Kota, Agung mengaku bersama rombongan terlebih dahulu berkeliling Makassar dan berdialog langsung dengan masyarakat.
Salah satu hal yang ditanyakan adalah penilaian warga terhadap kepemimpinan Munafri Arifuddin.
“Hari ini sebelum ke Balai Kota, kami berkeliling terlebih dahulu dan menanyakan langsung kepada masyarakat tentang kepemimpinan Wali Kota, Pak Munafri Arifuddin, di Kota Makassar,” ujar Agung.
“Dari survei sederhana yang kami lakukan, hampir 95 persen masyarakat menyatakan senang dengan kepemimpinan Pak Munafri Arifuddin,” lanjutnya.
Agung mengungkapkan, berbagai inovasi pemerintahan yang dijalankan di bawah kepemimpinan Munafri menjadi salah satu alasan Makassar dipilih sebagai mitra kerja sama sekaligus daerah tujuan studi tiru.
Rombongan Pemerintah Kota Pekanbaru, kata dia, sengaja datang dari Provinsi Riau untuk mempelajari secara langsung berbagai terobosan yang telah diterapkan Pemerintah Kota Makassar.
Meski luas wilayah dan jumlah penduduk kedua kota relatif tidak jauh berbeda, Agung menilai Makassar mampu menunjukkan kinerja fiskal yang baik, didukung pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi serta berbagai inovasi pelayanan publik.
“Kami datang jauh dari Provinsi Riau karena ingin banyak belajar. Kami ingin mempelajari tata kelola pemerintahan, pengelolaan lingkungan, hingga sistem pelayanan perizinan terpadu berbasis digital,” katanya.
Menurut Agung, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur sekaligus salah satu simpul utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Karakteristik tersebut dinilai memiliki banyak kesamaan dengan Pekanbaru, terutama dalam menghadapi pertumbuhan kota, urbanisasi, penataan ruang, penguatan ekonomi, dan modernisasi pelayanan publik.
“Kota Makassar kami pilih karena memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat ekonomi di Indonesia bagian timur,” tuturnya.
“Selain itu, tantangan yang dihadapi juga hampir sama dengan Pekanbaru, sehingga sangat memungkinkan dilakukan transfer pengetahuan dan pengalaman antarkota,” sambung Agung.
Ia juga mengaku tertarik dengan latar belakang Munafri Arifuddin sebagai pengusaha sebelum memimpin Kota Makassar. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi nilai tambah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
“Karena basic Pak Wali juga seorang pengusaha yang sukses, kami berharap bisa banyak belajar agar Pekanbaru juga bisa berkembang seperti Kota Makassar,” terangnya.
Melalui kerja sama tersebut, kedua daerah akan memperkuat kolaborasi dalam berbagai sektor, mulai dari pengembangan inovasi daerah, percepatan penanganan stunting, akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan jaminan sosial, hingga penguatan pelayanan dasar.
Salah satu fokus utama adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital, termasuk penguatan penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.
Ruang lingkup kesepakatan juga mencakup pembangunan dan pengembangan potensi daerah, optimalisasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pelayanan publik sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
Agung menegaskan, kerja sama tersebut tidak berjalan satu arah. Pemerintah Kota Pekanbaru juga siap membagikan sejumlah inovasi yang telah diterapkan di daerahnya.
Salah satunya adalah percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui sistem digital.
“Proses penerbitan izin kini dapat diselesaikan melalui sistem digital yang dikembangkan pemerintah kota. Ini juga kami coba lihat bagaimana penerapannya di Kota Makassar,” ungkapnya.
Pekanbaru juga melakukan penataan besar-besaran terhadap tiang reklame yang selama ini dinilai mengganggu estetika kota.
“Kami datang ke Makassar untuk belajar. Tetapi kami juga ingin saling berbagi pengalaman. Harapannya, kita bisa sama-sama berkembang, mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kemandirian fiskal, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Agung.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama tersebut bukan sekadar agenda seremonial.
Kerja sama antardaerah, menurutnya, harus menjadi ruang untuk saling belajar dan bertukar inovasi sehingga masing-masing pemerintah dapat mengadopsi program yang telah terbukti berhasil.
“Kami berharap setelah pertemuan ini, kami juga bisa mengambil bagian untuk mempelajari sistem yang dilakukan oleh teman-teman OPD. Jadi kerja sama ini bukan hanya Pekanbaru belajar dari Makassar, tetapi Makassar juga ingin belajar dari Pekanbaru,” kata Munafri.
Pria yang akrab disapa Appi itu kemudian memaparkan sejumlah potensi dan capaian pembangunan Kota Makassar.
Ia menjelaskan, Makassar merupakan gerbang utama kawasan Indonesia Timur dengan dukungan infrastruktur perdagangan dan jasa yang lengkap, mulai dari bandara internasional hingga pelabuhan internasional.
“Kota Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Kami memiliki infrastruktur perdagangan dan jasa yang cukup lengkap, mulai dari bandara internasional hingga pelabuhan internasional yang menopang aktivitas ekonomi kawasan,” ujarnya.
Makassar memiliki 15 kecamatan yang terdiri atas 14 kecamatan di daratan dan satu kecamatan kepulauan, yakni Kepulauan Sangkarrang yang menjadi bagian dari gugusan Kepulauan Spermonde.
Keberadaan gugusan pulau tersebut menjadi salah satu potensi unggulan sektor pariwisata yang terus dikembangkan pemerintah kota.
Dari sisi pembangunan, Munafri menyebut Makassar terus mencatat tren positif pada berbagai indikator makro daerah.
Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, tingkat pengangguran terbuka yang sebelumnya berada pada kisaran dua digit berhasil ditekan menjadi sekitar 9,6 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga meningkat menjadi 6,61 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 5,3 persen.
“Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar juga menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Saat ini Makassar berada di peringkat ketujuh nasional,” ungkapnya.
Selain itu, inflasi Kota Makassar tetap terjaga pada kisaran 2,51 persen, sedangkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga sekitar 4,42 persen.
Kondisi fiskal daerah juga terus diperkuat melalui peningkatan PAD dari tahun ke tahun.
“Target kami pada 2027, Makassar menjadi salah satu daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, di mana PAD mampu melampaui dana transfer atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat,” jelas Munafri.
Dalam kesempatan tersebut, Appi turut memperkenalkan sejumlah program prioritas yang menjadi motor pembangunan Kota Makassar.
Salah satunya Makassar Creative Hub (MCH), pusat pengembangan talenta muda yang disiapkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan generasi muda yang akan memasuki dunia kerja.
Melalui program tersebut, pemerintah menghadirkan pelatihan peningkatan keterampilan, pengembangan kompetensi, sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha dan industri.
“Makassar Creative Hub kami bangun untuk menyiapkan anak-anak muda menghadapi dunia kerja,” ungkapnya.
“Di sana mereka mendapatkan pelatihan, peningkatan kompetensi, sekaligus dipertemukan dengan perusahaan maupun investor,” tambah Munafri.
Makassar Creative Hub yang berlokasi di kawasan Pantai Losari direncanakan diperluas hingga menjangkau seluruh kecamatan.
Program pengembangan talenta muda tersebut juga telah membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan industri kreatif global, termasuk pengembangan talenta digital dan ekosistem industri kreatif di Indonesia Timur.
Selain pembangunan ekonomi, Pemerintah Kota Makassar memperkuat perlindungan sosial melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Saat ini, pemerintah kota membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 81 ribu pekerja rentan dan pekerja keagamaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Perlindungan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial ekonomi.
“Kami ingin memastikan para pekerja rentan tetap memiliki perlindungan. Ketika kepala keluarga mengalami musibah, keluarganya tidak langsung jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Karena itu pemerintah hadir memberikan perlindungan melalui APBD,” tegas Appi.
Pada 2026, Pemerintah Kota Makassar juga menambah sekitar 45 ribu peserta dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk memberikan kepastian masa depan bagi pekerja rentan dan pekerja keagamaan setelah memasuki usia tidak produktif.
Program tersebut, kata Munafri, telah menjadi salah satu model yang mendapat perhatian untuk direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
Transformasi digital juga menjadi fokus utama Pemerintah Kota Makassar.
Munafri menjelaskan, pada awal masa kepemimpinannya terdapat ratusan aplikasi pelayanan publik yang berjalan secara terpisah di lingkungan pemerintah kota.
Untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah, berbagai layanan tersebut kini diintegrasikan melalui platform digital Lontara+ atau Makassar Super Apps.
“Seluruh layanan kami satukan dalam satu aplikasi. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi membuka banyak aplikasi berbeda untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Semuanya terintegrasi melalui aplikasi Lontara+,” pungkasnya. (*)
