jpnn.com - TANGERANG - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah (Pemda) terus memperkuat inovasi sebagai fondasi dalam mewujudkan smart governance yang berkelanjutan.
Dikatakan, tata kelola pemerintahan yang cerdas tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
BACA JUGA: Kepala BSKDN: Inovasi Daerah Harus Memberi Manfaat & Mudah Direplikasi
Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima penghargaan Excellence Leadership Innovation in Smart Governance for Urban Sustainability pada ajang Anugerah Penghargaan Smart City, Innovation Construction & Sustainable Living 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang pada Jumat, 10 Juli 2026.
BACA JUGA: Kepala BSKDN Ingatkan HSU Pentingnya Siklus Pembaruan Inovasi Daerah, Jangan Stagnan
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima penghargaan Excellence Leadership Innovation in Smart Governance for Urban Sustainability di Tangerang, Jumat (10/7). Foto: Humas BSKDN
Lebih lanjut dia mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen BSKDN dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri & UNAIR Bangun Kolaborasi Riset untuk Kebijakan yang Lebih Responsif
Namun demikian, penghargaan itu juga menjadi amanah untuk terus memperkuat peran BSKDN sebagai penggerak lahirnya kebijakan publik yang inovatif dan berdampak bagi masyarakat.
"Penghargaan ini bukanlah garis akhir dari sebuah perjalanan, melainkan amanah untuk terus memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Penghargaan ini sesungguhnya juga menjadi milik seluruh pemerintah daerah yang setiap hari menghadirkan berbagai solusi bagi masyarakat melalui inovasi," ujar Yusharto.
Pada kesempatang yang sama, dia menjelaskan bahwa tantangan pembangunan perkotaan saat ini semakin kompleks seiring meningkatnya urbanisasi.
Persoalan seperti kemacetan, kebutuhan perumahan, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih inovatif.
Menurut Yusharto, kondisi tersebut tidak dapat dijawab melalui pendekatan birokrasi konvensional.
Pemerintah membutuhkan kebijakan yang berbasis data, didukung teknologi digital, serta dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Yusharto menegaskan, inovasi daerah merupakan fondasi penting bagi pembangunan nasional. Karena itu, Kemendagri terus membangun ekosistem inovasi melalui pembinaan, pengukuran, pendampingan, serta diseminasi berbagai praktik terbaik yang dikembangkan pemerintah daerah.
Upaya tersebut menunjukkan hasil yang signifikan. Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan pemerintah daerah terus mengalami peningkatan, dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025.
Peningkatan hampir sepuluh kali lipat tersebut menunjukkan bahwa inovasi telah berkembang menjadi budaya kerja pemerintahan di berbagai daerah.
"Di balik puluhan ribu inovasi tersebut terdapat pengalaman, pembelajaran, dan solusi yang telah terbukti menjawab persoalan masyarakat. Tugas kami adalah memastikan seluruh praktik baik itu diolah menjadi pengetahuan kebijakan, dianalisis secara ilmiah, lalu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi secara nasional," jelasnya.
Dia menambahkan, BSKDN akan terus memperkuat fungsinya sebagai government think tank di lingkungan Kemendagri.
Melalui pemanfaatan policy foresight, kecerdasan artifisial (artificial intelligence), analitik data, serta evaluasi kebijakan berbasis bukti, BSKDN berupaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan saat ini maupun masa depan.
Dia juga menegaskan bahwa konsep smart governance tidak boleh dipahami sebatas digitalisasi pelayanan publik atau penggunaan aplikasi pemerintahan.
"Smart governance adalah kemampuan pemerintah mengambil keputusan berbasis data, mengintegrasikan lintas sektor, memperkuat partisipasi publik, memanfaatkan kecerdasan artifisial dan analitik data, serta membangun kolaborasi antarpemerintah dan multipihak," tegasnya.
Yusharto juga meyakini keberhasilan pembangunan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun pembangunan infrastruktur fisik.
Yang jauh lebih penting ialah kemampuan pemerintah mengubah pengetahuan menjadi kebijakan, inovasi menjadi budaya kerja, serta kolaborasi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
