Menjaga Stabilitas Tanpa Membunuh Kompetisi: Menakar Urgensi Sinergi OJK-KPPU

Sektor jasa keuangan sering kali dianalogikan sebagai ekosistem hutan yang rapuh. Terlalu banyak predator kecil yang tidak teregulasi dengan baik akan menciptakan kekacauan--sebagaimana yang kita saksikan pada fenomena ledakan pinjaman online ilegal beberapa tahun lalu. Namun, jika otoritas bertindak terlalu jauh dengan memaksa pohon-pohon besar melakukan merger massal dan menutup pintu bagi bibit-bibit baru, hutan tersebut lambat laun akan dikuasai oleh segelintir raksasa.

Di sinilah letak paradoks terbesar dalam tata kelola ekonomi modern kita: The Paradox of Stability (Paradoks Stabilitas). Sebuah kondisi di mana kebijakan yang dirancang demi menjaga stabilitas sistemik sektor keuangan, secara tidak sengaja justru melahirkan struktur pasar oligopolistik yang membunuh kompetisi sehat.

Menjawab tantangan ini, sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kerap didorong ke permukaan, salah satunya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Namun, sebuah pertanyaan hukum yang mendasar dan krusial wajib diajukan: Apakah sebuah MoU sektoral mampu menjembatani dua mandat undang-undang yang secara filosofis saling bertolak belakang? Atau jangan-jangan, sinergi ini hanya akan berakhir sebagai dokumen seremonial di atas kertas?

Untuk memahami paradoks ini, kita harus melihat bagaimana instrumen prudensial OJK bekerja. OJK memikul mandat undang-undang untuk memastikan industri keuangan tetap solven, sehat, dan tidak mudah goyang oleh guncangan ekonomi. Guna mencapai tujuan tersebut, salah satu strategi utama OJK adalah memperketat saringan masuk industri (barriers to entry).

Sebut saja kebijakan moratorium pemberian izin usaha baru untuk fintech peer-to-peer (P2P) lending. Kebijakan ini berhasil menyaring pemain nakal, namun di sisi lain, ia mengunci pasar hanya untuk pemain lama. Investor baru dengan modal kuat dan teknologi perlindungan konsumen yang lebih canggih sekalipun tidak dapat masuk ke pasar selama keran moratorium ditutup.

Contoh lain yang tidak kalah masif adalah peningkatan batas modal inti minimum, seperti kewajiban modal inti Rp 3 triliun bagi perbankan umum atau pengetatan ekuitas minimum bagi fintech dan industri asuransi. Bagi OJK, menaikkan standar modal adalah harga mati demi memastikan ketahanan institusi dari risiko gagal bayar. Namun dari perspektif hukum persaingan usaha, kebijakan ini memaksa terjadinya penyusutan jumlah pemain secara drastis. Pemain kecil yang tidak sanggup menyuntik modal terpaksa keluar dari pasar, melakukan merger, atau menyerahkan diri untuk diakuisisi oleh konglomerasi keuangan yang lebih raksasa.

Di sinilah titik krusial di mana regulasi OJK mulai bersenggolan dengan wilayah pengawasan KPPU. Ketika jumlah pemain menyusut akibat tuntutan modal, struktur pasar secara otomatis bergeser menjadi oligopoli. Sifat alami dari pasar yang oligopolistik adalah tingginya risiko perilaku anti-persaingan, seperti kartel penetapan harga (misalnya, kesepakatan terselubung batas atas suku bunga pinjaman) atau praktik cross-selling eksklusif.

Dalam kasus konglomerasi keuangan, seorang konsumen yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di sebuah bank sering kali "diwajibkan" menggunakan jasa asuransi kebakaran dari perusahaan yang berada di bawah satu grup induk bank tersebut. Praktik pengikatan (tying-in) ini jelas membatasi hak pilih konsumen dan menutup peluang bagi perusahaan asuransi independen di luar grup untuk bersaing mendapatkan porsi pasar yang adil.

OJK melihat konsolidasi grup ini sebagai bentuk penguatan efisiensi internal dan manajemen risiko terintegrasi. Sebaliknya, KPPU melihat ini sebagai potensi penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan konsumen secara finansial. Dua sudut pandang yang sama-sama memiliki legitimasi hukum inilah yang membuat hubungan OJK dan KPPU selalu diwarnai ketegangan laten.

Jika kedua lembaga memiliki DNA yang berbeda, apakah sebuah MoU mampu menyatukan mereka? Realitas empiris menunjukkan bahwa MoU saja tidak akan pernah cukup. Sebuah Nota Kesepahaman tidak memiliki daya paksa hukum (legal binding) dan tidak bisa membatalkan kewenangan absolut yang melekat pada masing-masing undang-undang organik kedua lembaga.

Agar sinergi ini benar-benar berjalan dan tidak sekadar menjadi formalitas birokrasi, komitmen tersebut harus diturunkan ke dalam level teknis operasional yang mengikat, melalui pembentukan mekanisme Joint-Review (Peninjauan Bersama) yang dilegalkan lewat Peraturan Bersama.

Sebagai contoh, ketika OJK mengeluarkan perintah konsolidasi atau merger terhadap beberapa bank digital karena alasan kesehatan modal, proses tersebut tidak boleh mengabaikan analisis dampak persaingan usaha. Sebelum izin merger diketuk oleh OJK, KPPU harus dilibatkan sejak awal dalam tim peninjau bersama untuk melakukan pre-merger notification review. Tim ini bertugas menghitung apakah merger pesanan regulasi tersebut akan membuat pangsa pasar entitas baru melampaui batas monopoli yang berbahaya bagi konsumen. Jika ya, harus ada syarat-syarat khusus (remedies) yang disepakati bersama agar kompetisi di sub-sektor tersebut tetap hidup.

The Paradox of Stability mengajarkan kita bahwa niat baik untuk menyehatkan industri bisa berujung pada eksploitasi konsumen jika iklim kompetisi dimatikan. Negara tidak boleh terjebak memilih antara industri yang stabil tapi mahal, atau industri yang kompetitif tapi rapuh.

Sinergi antara OJK dan KPPU adalah instrumen mutlak untuk menyeimbangkan timbangan tersebut. Namun, efektivitas sinergi ini tidak diukur dari seberapa meriah penandatanganan dokumen MoU di hotel berbintang, melainkan dari seberapa berani kedua lembaga meruntuhkan ego sektoral demi membangun sistem pengawasan bersama yang transparan, adil, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

*) Penulis adalah Mantan Penyidik Senior KPPU & Kini sebagai Advokat pada Kei & Co. Law Firm.