Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengajak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat gerakan pertobatan ekologis melalui penerapan kebijakan konstruktif dalam pelestarian lingkungan.
Hal itu sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Advertisement
Menurut Menteri LH/Kepala BPLH M Jumhur Hidayat, langkah strategis ini diambil guna menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang mendesak, mulai dari persoalan sampah, degradasi mangrove, pertambangan tanpa izin, hingga menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Jumhur menaruh perhatian utama pada kondisi pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Menurut dia, dengan timbulan sampah mencapai sekitar 2.543 ton per hari dan baru sekitar 29,2 persen yang berhasil dikelola, pemerintah mendorong perubahan pola pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya.
"Sampah juga jadi problem, dan kita sudah punya kiat-kiat sesuai dengan kearifan lokal dari teman-teman di Lombok maupun Sumbawa. Intinya 100 persen urusan sampah harus selesai, termasuk mengelola sampah dari sumbernya," ujar Menteri Jumhur dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis 9 Juli 2026.
"Jadi tadi ada komposter, misalnya, pemisahan organik dan anorganik. Kalau itu bisa dilakukan dari awal, maka di ujungnya nanti akan jauh lebih mudah, yang nantinya tersisa hanya residu yang dibuang ke tempat sampah," sambung dia.
