Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Jerman melalui lembaga kesehatan publik Robert Koch Institute (RKI) melaporkan estimasi mengejutkan sebanyak 5.120 kematian tragis akibat gelombang panas ekstrem sepanjang tahun ini. Lonjakan kematian massal tersebut sebagian besar terjadi pada akhir Juni ketika suhu rata-rata mingguan melonjak drastis hingga jauh melebihi 20 derajat Celsius.
Mengutip laporan Reuters, Jumat (10/07/2026), mayoritas korban jiwa yakni sekitar 4.270 kematian mendominasi kelompok lansia berusia 75 tahun ke atas dengan angka kematian wanita lebih tinggi akibat dominasi populasi usia senja. Kondisi di Jerman ini memperparah potret kelam di seluruh benua setelah Copernicus Climate Change Service Uni Eropa (UE) mengonfirmasi bahwa Eropa Barat baru saja melewati bulan Juni terpanas sepanjang sejarah dengan suhu rata-rata mencapai 20,74 derajat Celsius.
Otoritas nasional di negara tetangga seperti Prancis, Belgia, Spanyol, dan Belanda juga melaporkan lebih dari 4.700 kematian berlebih selama puncak gelombang panas yang berlangsung pada 20-28 Juni lalu. Berdasarkan data historis RKI, rekor angka kematian akibat cuaca panas tertinggi di Jerman dalam dekade terakhir sebelumnya pernah tercipta pada tahun 2018 dengan 8.400 kematian dan tahun 2019 dengan 6.900 kematian.
- Rumah Eks Wamen Digerebek, Rp 430 M Disembunyikan di Botol Air Mineral
- Geger Presiden Surati Raja Inggris, Minta Emas 30 Ton Segera Dicairkan
- Jepang Siaga Malapetaka, Warga Timbun Makanan-Penerbangan Batal
- Intelijen Israel Sebut Iran Susun Rencana Besar ke AS: Bunuh Trump
"Situasi panas saat ini tetap kompleks dan jelas bahwa kondisi fasilitas publik telah memicu kekhawatiran," ungkap RKI dalam laporan mingguan resminya yang menyoroti lonjakan angka kematian lansia tersebut.
Ketatnya situasi ini memicu perdebatan sengit di parlemen Jerman setelah terungkap bahwa 120 orang tewas hanya dalam satu akhir pekan di kota Cologne pada 27-28 Juni, yang melonjak empat kali lipat dari angka kematian normal. Pemimpin partai Greens, Katharina Droege, langsung melayangkan kritik tajam dan menuduh Kanselir Friedrich Merz sama sekali belum memberikan pernyataan publik terkait bencana kemanusiaan ini.
Droege menuduh pemerintah sengaja memperlemah undang-undang perlindungan iklim demi menambal defisit anggaran negara dengan memangkas dana lingkungan hidup senilai miliaran euro dari Dana Iklim dan Transformasi (KTF). Langkah pemotongan anggaran tersebut dinilai sangat ironis mengingat Jerman awalnya telah mengalokasikan dana 8 miliar euro untuk mengejar target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 65% pada tahun 2030, yang saat ini pencapaiannya baru menyentuh angka 48%.
"Sangat disayangkan, karena jika para ahli strategi pemerintah berhenti dan berpikir sejenak, mereka mungkin tidak akan membuat keputusan tidak bertanggung jawab yang mengorbankan dana perlindungan iklim," kecam Droege dalam debat parlemen yang menyoroti pemotongan anggaran KTF tersebut.
(tps/sef) Add as a preferred
source on Google
