Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar target 400 ribu unit bedah rumah pada 2026 dapat tercapai.
Tito menyampaikan arahan tersebut saat memimpin Rapat Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Ia mengungkapkan, "Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Kemudian kita ingin mempercepat, ini sudah bulan Juli. Kita ingin mempercepat agar program ini dari Kawasan Permukiman ini betul-betul bisa sesuai dengan target."
Verifikasi Data Penerima Jadi FokusMendagri menjelaskan bahwa data calon penerima BSPS pada dasarnya telah tersedia, tetapi sebagian masih harus diverifikasi karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Ia menyebutkan bahwa terdapat pula usulan baru dari sejumlah pemerintah daerah yang masih harus diproses.
Tito menilai masih ada pemerintah daerah yang belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan program BSPS.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah memastikan setiap usulan penerima telah diverifikasi secara cermat di lapangan agar benar-benar memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.
Mendagri mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengajukan data yang belum memenuhi syarat karena dapat berdampak pada pengalihan kuota ke daerah lain yang lebih siap.
Ia mengatakan, "Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 [rumah], ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 [rumah], ya sudah 150 [rumah lain]-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa."
Kolaborasi dengan BPS DiperkuatTito kembali meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit bedah rumah dengan memastikan seluruh calon penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap kabupaten dan kota guna mendukung percepatan pendataan dan verifikasi.
Menurutnya, kerja sama dengan BPS penting untuk memastikan validitas data calon penerima bantuan.
Ia mengungkapkan, "Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini."
Mendagri menilai percepatan pelaksanaan BSPS akan membantu menurunkan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Ia berharap pemerintah daerah aktif mengumpulkan data dan membantu proses verifikasi kelayakan calon penerima agar program dapat segera direalisasikan.
Ia mengatakan, "Nah itu yang kita harapkan, itu bisa bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakannya, sehingga bisa dieksekusi dengan baik."
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Rapat juga diikuti secara daring oleh para Kepala BPS kabupaten/kota dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari seluruh Indonesia.
