jpnn.com - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengapresiasi kerja Kortas Tipidkor Polri dengan asumsi penggeledahan di belasan lokasi yang menyita uang tunai hingga emas batangan, murni operasi penegakan hukum.
"Poin pertama. Saya mengapresiasi kerja Polri. Saya ingin asumsikan ini murni operasi penegakan hukum," kata Reza melalui keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).
BACA JUGA: Polemik Polri-Jampidsus-TNI, Istana Beri Tanggapan Begini
Konon, proses hukum oleh Kortas Tipidkor Polri itu terkait pengusutan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Poin kedua. Terpukau oleh kerja Kortas Tipidkor, saya cek situs resmi https://tipidkorpolri.info/. Mengejutkan, kerja mutakhir Kortas dalam pemberantasan korupsi adalah pada Oktober 2025," lanjut Reza.
BACA JUGA: Bantah Mundur dari Jampidsus, Febrie Bilang Masih Terima Perintah Tuntaskan Perkara
Melihat portofolio lembaga lembaga bentukan Polri itu, Reza jadi bertanya-tanya, ketika KPK dan Kejagung beruntun melakukan pengungkapan kasus-kasus raksasa, mengapa Polri lewat Kortas Tipidkornya justru cenderung sunyi.
Menurut Reza, data-data di situs yang sama juga menunjukkan bahwa pengungkapan-pengungkapan yang Kortas lakukan skalanya jauh di bawah kasus-kasus tipikor oleh dua lembaga antirasuah yang saya sebut tadi.
BACA JUGA: Pengakuan Jampidsus Febrie Adriansyah: Emas 74 Kg & Uang Rp476 M Ada Pemiliknya
"Juga, ketika dikabarkan bahwa temuan penyergapan oleh Kortas beberapa hari lalu merupakan alasan mengapa Jampidsus dibuntuti, saya justru membatin: Jampidsus dibuntuti setidaknya sejak Mei 2024. Tapi kenapa baru dibongkar dua tahun kemudian. Padahal, salah satu kunci detterence effect adalah kecepatan kerja," tutur Reza.
Diketahui, penguntitan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah pada Mei 2024 dilakukan anggota Densus 88, juga di kafe daerah Cipete tersebut.
Pakar yang pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK) itu mengatakan, poin-poin di atas berujung pada pertanyaan reflektif:
Pertama, apakah Jampidsus adalah satu-satunya target operasi kelas kakap oleh Kortas. Kortas tebang pilih atau memang tak mampu memburu pelaku korupsi dari kalangan elite?
Kedua, apakah operasi penyergapan oleh Kortas merupakan bentuk satir retributive justice. Yakni, mata balas mata, sakit balas sakit.
'Artinya, karena Kejagung membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi Polri, maka Polri harus melakukan hal yang sama terhadap petinggi Kejagung," ucap penyandang gelar MCrim dari University of Melbourne Australia itu.
Reza menuturkan pada titik itulah menjadi relevan penilaian sebagian kalangan bahwa kerja Kortas Tipidkor boleh jadi tidak semata-mata untuk--anggaplah--kepastian hukum, melainkan juga merupakan contoh Strategic Model dalam penegakan hukum.
Aslinya, kata dia, istilah Strategic Model ada pada ranah yudisial. Tapi substansinya dapat diterapkan pada konteks kerja kepolisian. Yakni, kerja penegakan hukum diselenggarakan untuk tujuan di luar hukum.
"Akhirnya, setelah penyergapan yang sangat fantastis oleh Kortas Tipidkor (dua jempol dari saya!), PR besar Polri adalah meyakinkan publik bahwa ini--seperti saya tulis pada poin pertama- sepenuhnya murni kerja penegakan hukum dalam rangka memberantas korupsi," kata Reza.
Agar publik teryakinkan, lanjutnya, Polri harus paham bahwa mengacu studi, penilaian masyarakat terhadap kerja kepolisian pada suatu kasus ternyata selalu menyertakan penilaian masyarakat pada kasus-kasus lain.
"Nah, operasi terhadap Jampidsus akan dinilai positif jika kinerja serupa juga Kortas Tipidkor peragakan pada kasus-kasus megakorupsi lainnya. Sayangnya, itu tadi saya tulis pada poin kedua, Kortas Tipidkor sendiri ternyata minim portofolio. Silakan cek situs resminya," ujar Reza Indragiri.(fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
