jpnn.com - Indeks Desa tidak boleh dipandang hanya sebagai instrumen statistik untuk mengukur kondisi desa, melainkan harus menjadi kompas kebijakan yang mengarahkan transformasi sosial menuju desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.
Demikian disampaikan Penasihat Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Prof. Zainuddin Maliki, dalam forum Reformulasi Instrumen Indeks Desa Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes di Jakarta Rabu (8/7/2026).
BACA JUGA: Merespons Penggeledahan oleh Polri, Jampidsus Singgung soal MBG
Dalam paparan bertajuk Perspektif Sosiologi Pembangunan Desa dalam Penentuan Pembobotan Enam Dimensi Indeks Desa, Prof. Zainuddin menegaskan bahwa Menteri Yandri Susanto menggeser visi dari "membangun desa" menjadi "bangun desa bangun Indonesia.
"Dengan pendekatan tersebut, Indeks Desa tidak hanya dijadikan alat menentukan status desa, tetapi juga menjadi dashboard nasional pembangunan desa yang mampu mengarahkan kebijakan, mengukur dampak program, serta mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri, produktif, berdaya saing global, dan berkelanjutan," ungkapnya.
BACA JUGA: KPK OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani terkait Pemerasan
Sekretaris Eksekutif Unit Kebijakan Strategis Program TEKAD Kemendes PDT itu menuturkan bahwa desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pusat produksi pangan, simpul investasi, basis industri dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional berbasis sumber daya lokal.
Dalam forum pembobotan enam dimensi Indeks Desa yang dikuti Kemendagri, Bappenas, Setneg, Kemenkeu, BPS, Kemendikdasmen dan stakeholders strategis Kemendes lainnya, Prof. Zainuddin menegaskan bahwa tidak semestinya Indeks Desa hanya didasarkan pada pembagian yang sama rata, tetapi harus mempertimbangkan daya ungkit yang menjadi leverage effect masing-masing dimensi terhadap kemajuan desa secara keseluruhan.
BACA JUGA: Jampidsus Akui Rumah di Sentul yang Digeledah Punya Pribadi, Tak Tercatat di LHKPN
"Sejumlah riset sosiologi pembangunan menunjukkan tidak semua dimensi memiliki pengaruh yang sama. Ada dimensi yang menjadi fondasi dan penggerak bagi dimensi lainnya. Karena itu, pembobotan harus mencerminkan hubungan sebab-akibat dalam proses pembangunan desa," ungkap penulis buku Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik itu.
Dia menjelaskan bahwa dimensi seperti pelayanan dasar, kualitas sumber daya manusia, dan kelembagaan desa memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat partisipasi masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta membangun ketahanan sosial.
"Dengan pembobotan yang berbasis bukti dan teori pembangunan, Indeks Desa akan lebih efektif menjadi dasar penyusunan kebijakan, penentuan prioritas pembangunan, serta pengalokasian sumber daya," ujarnya.
Prof. Zainuddin juga mendorong agar penyempurnaan pembobotan dilakukan melalui pendekatan ilmiah dengan mengintegrasikan teori sosiologi pembangunan, konsep modal sosial, kapabilitas manusia, serta metode analisis seperti Structural Equation Modeling (SEM) untuk mengamati perilaku masyarakat atau Analytic Network Process (ANP) untuk melihat ketergantungan antar elemen.
"Dengan pendekatan tersebut, Indeks Desa tidak hanya memiliki validitas statistik, tetapi juga legitimasi akademik dan relevansi kebijakan," katanya menegaskan.
Ke depan, Indeks Desa diharapkan menjadi instrumen yang tidak hanya menggambarkan kondisi desa hari ini, tetapi juga mampu mengarahkan investasi pembangunan menuju faktor-faktor yang paling menentukan kemajuan desa.
"Inilah esensi yang dimaksud oleh Asta Cita keenam Presiden Prabowo transformasi sosial dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi pengentasan kemiskinan." ucapnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
