Terinspirasi dari besarnya animo publik ketika populasi dunia menyentuh angka 5 miliar pada 11 Juli 1987, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Hari Populasi Dunia pada 1989. Tujuan diperingati hari populasi ialah membentuk kesadaran terhadap dampak ledakan penduduk di tengah sumber daya bumi yang terbatas.
Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar, pengendalian populasi pernah menjadi agenda utama pembangunan Pemerintah Indonesia. Menjelang Hari Populasi Sedunia, setidaknya ada dua hal bisa dicatat dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas 2025) yang dirilis pada pertengahan tahun 2026. Pertama, keberhasilan pemerintah mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kedua, waktu untuk memanfaatkan bonus demografi semakin sempit.
Hasil Supas 2025 menunjukkan Indonesia memasuki babak baru dalam persoalan demografi. Pertumbuhan penduduk Indonesia melambat dengan rata-rata 1,08 persen dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, proporsi jumlah warga lansia sudah melampaui 10 persen. Ini mengindikasikan pertambahan populasi bukan lagi isu utama.
Supas 2025 menunjukkan, angka kelahiran di Indonesia (fertilitas) semakin mendekati replacement level atau tingkat kelahiran yang cukup untuk menggantikan satu generasi penduduk dengan generasi berikutnya. Angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) Indonesia saat ini sebesar 2,13 anak setiap satu perempuan. Angka ini sangat dekat angka replacement level Indonesia sebesar 2,1.
Angka TFR menunjukkan tren pertumbuhan penduduk Indonesia di masa mendatang semakin melambat. Perlambatan ini merupakan alarm bagi pemerintah dalam memanfaatkan bonus demografi. Pasalnya, penuaan penduduk Indonesia semakin nyata dengan persentase penduduk lansia mencapai 11,97 persen.
Data Supas 2025 menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 45,05. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan banyaknya penduduk non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap banyaknya penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ketergantungan idealnya berada di bawah angka 50 di kisaran 30-50. Sejauh ini rasio ketergantungan Indonesia masih cukup baik meskipun telah mendekati angka 50.
Terlepas dari penduduk yang menua, data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait usia muda (15-24) yang tidak sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan (not in education, employment, and training/NEET) mencapai 19,44 persen. Kendati menurun dibandingkan tahun 2024 (20,31 persen), angka NEET ini menandakan masih ada usia muda di Indonesia yang tidak terserap dalam aktivitas pembangunan ekonomi.
Persoalan tenaga kerja menjadi catatan penting dalam melihat bonus demografi. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026 menyatakan penambahan tenaga kerja sekitar 1,9 juta orang dalam satu tahun. Meski penduduk usia kerja bertambah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru turun tipis dari 70,60 persen pada Februari 2025 menjadi 70,56 persen di Februari 2026. Data BPS ini memberikan sinyal bonus demografi masih berlangsung, tetapi relatif stagnan.
Momentum bonus demografi di Indonesia bisa terlewat bila sumber daya manusia (SDM) tidak disiapkan secara efektif dan efisien. Persoalannya kini telah bergeser dari upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk menjadi upaya mengelola struktur demografi yang didominasi oleh usia produktif.
Menurut kajian Ronald Lee & Andrew Mason (2010), yang tertuang dalam European Journal of Population, penurunan fertilitas merupakan salah satu ciri dari transisi demografi. Penurunan fertilitas ini tidak selalu bermakna buruk, tetapi menandakan adanya perubahan struktur umur penduduk yang disebut sebagai bonus demografi. Kendati positif, Lee & Mason (2010) menyebut manfaat bonus demografi hanya terjadi jika negara berinvestasi pada pengembangan SDM.
Peningkatan kualitas SDM ini menjadi celah dalam kebijakan pengendalian penduduk. Pada masa pemerintahan Orde Baru, slogan ”dua anak cukup” menggema menjadi representasi program Keluarga Berencana (KB). Slogan ini mulai tidak relevan sejak Internasional Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo pada 1994. Konferensi ini menyepakati perubahan arah pembangunan kependudukan yang mengedepankan peningkatan kualitas penduduk dibandingkan dengan pengendalian penduduk.
Saat ini Indonesia memasuki fase kedua dari bonus demografi atau second demographic transition (SDT). Seperti yang disampaikan Faharuddin, pejabat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dalam artikel opininya, Indonesia telah melewati fase first demographic transition (FDT).
Angka kelahiran dan kematian pada fase SDT cukup rendah, sehingga gaya hidup modern menjadi penyebab perubahan demografi. Gaya hidup modern ini, antara lain, usia pernikahan yang semakin lambat, gerakan tanpa anak, kesempatan perempuan dalam pendidikan dan karier, hingga meningkatnya individualisme (Kompas, 8/7/2026).
Belajar dari negara-negara di dunia yang sudah lebih dulu mengalami bonus demografi, Korea Selatan menarik untuk dicermati. Korea Selatan mampu bertransisi dari negara dengan fertilitas tinggi menjadi fertilitas rendah. Transisi fertilitas (TFR) di Korea Selatan sangat cepat. Transisi pertama terjadi antara 1950 dan 1975 dengan angka fertilitas menurun dari 5,4 menjadi 2,9 setiap satu perempuan. Pada 2005 piramida penduduk Korea Selatan berubah lagi dengan komposisi penduduk dewasa lebih besar dengan TFR sebesar 1,2 setiap satu perempuan.
Transisi fertilitas di Korea Selatan ini diikuti pertumbuhan tahunan produksi bruto sebesar 6,7 persen. Keberhasilan ini merupakan hasil dari penanganan permasalahan demografi dari berbagai multidisiplin, meliputi kependudukan, investasi program kesehatan reproduksi, pendidikan, dan ekonomi.
Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Korea Selatan melakukan berbagai langkah agresif, salah satunya dengan mendatangi rumah-rumah penduduk. Petugas keluarga berencana memberikan berbagai informasi terkait pentingnya pengendalian penduduk. Salah satu faktor yang berdampak besar adalah kesadaran kolektif yang ditanamkan. Bila memiliki sedikit anak, kesejahteraan keluarga akan meningkat.
Strategi pengendalian penduduk ini juga diiringi dengan perubahan strategi pendidikan dan rencana ekonomi yang komprehensif. Pemerintah Korea Selatan menggeser pendidikan wajib menjadi pendidikan berorientasi produksi. Pendidikan yang diberikan merupakan ilmu terapan yang dibutuhkan masyarakat untuk mencapai pembangunan ekonomi.
Pada saat yang sama Korea Selatan berubah lebih terbuka terhadap investasi. Untuk mengatasi pengangguran, program pembangunan desa dicanangkan dengan memberikan upah minimum untuk pembangunan infrastruktur. Seiring waktu, Korea Selatan juga membangun industri kimia, besi, dan baja yang meningkatkan neraca perdagangan. Keberhasilan Korea Selatan merupakan hasil dari kombinasi kebijakan kependudukan dan rencana kebijakan sosial-ekonomi-budaya yang tepat.
Permasalahan demografi tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Guru Besar Universitas Indonesia, Aris Ananta, menyatakan, analisis demografi merupakan analisis multidisiplin yang terdiri dari analisis demografi formal, analisis ekonomi-sosial-budaya, dan analisis ketenagakerjaan (Surapaty, 1990).
Solusi permasalahan demografi, seperti diungkapkan oleh Aris, sebagian besar hanya mengobati gejala (symptom) penyakit. Namun, penyakit bisa menjadi kronis bila tidak diselesaikan hingga inti permasalahan.
Menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu merefleksikan lagi kebijakan-kebijakan strategis nasional agar benar-benar diarahkan untuk memanfaatkan momentum bonus demografi secara positif. (LITBANG KOMPAS)
