Video satire berdurasi 43 detik yang diunggah akun @guss_icikk di Instagram tersebut viral di jagat maya. Sejak diunggah pada 26 Juni 2026, konten ini menyedot perhatian jutaan warganet. Disaksikan lebih dari 26,1 juta penonton hingga Kamis (9/7/2026) siang, konten ini disukai 1,4 juta akun dan menuai lebih dari 93.000 komentar.
Video satire itu hanya satu dari sederet video mirip terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dibuatnya. Nuansa sindiran diangkat dari pelatihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi para calon manajer koperasi yang dihelat oleh pemerintah sejak Juni lalu. Penggalan video yang memperlihatkan pelatihan itu dapat dengan mudah dilihat di media sosial. Berbekal video-video itu, parodi satire bermula.
Tak hanya dari akun guss_icikk, video satire yang menyindir KDMP ataupun latsarmil bagi calon manajer yang dibuat akun-akun lain pun banyak berseliweran di linimasa media sosial.
Warganet dibuat tergelak dengan video-video itu. Emotikon tertawa, tulisan ha-ha-ha atau wkwkwk banyak mewarnai komentar warganet di setiap videonya. Namun, tak hanya itu, ada pula warganet yang langsung mengkritisi kewajiban calon manajer mengikuti latsarmil. ”Ngapain pula hanya menjaga barang kelontong harus dilatih militer,” komentar salah satu warganet.
Pemilik akun @guss_icikk, Gilang Eka Wahyu Prasetyo, saat diwawancarai, Kamis (9/7/2026), sengaja membuat konten-konten video satire itu setelah melihat kegelisahan publik terhadap program KDMP dan kewajiban latsarmil bagi para calon manajer koperasi.
”Saya melihat orang-orang merasa aneh saja. Kok, orang yang hitungannya harus mengurus koperasi malah latihan militer. Di pikiran saya, bagaimana kalau dibuat parodinya. Jadi, mewujudkan apa yang dibayangkan orang-orang, memvisualkannya,” tutur pria yang sehari-hari berkegiatan di Jember, Jawa Timur, ini.
Penyampaian dalam bentuk parodi sengaja dipilihnya agar lebih mudah menyerap di masyarakat. ”Dibalut komedi, biar lebih fresh gitu di orang-orang, sekaligus juga biar masyarakat lebih aware (sadar) kalau penyampaiannya menghibur,” katanya.
Agar pesan kritik itu diterima oleh para pembuat kebijakan, Gilang berkolaborasi dengan konten kreator lain. Kolaborasi sekaligus untuk meningkatkan awareness publik, dengan harapan kian banyak publik yang mendorong pemerintah agar mengoreksi program latsarmil.
Latsarmil untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah memakan lima korban jiwa. Lima peserta meninggal di tengah pelatihan dan akhirnya pemerintah mengevaluasi program tersebut.
Pada akhir Juni 2026, pemerintah akhirnya menyesuaikan pelatihan untuk para peserta. Terminologi program diarahkan menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, bukan lagi latsarmil. Kementerian Pertahanan juga menegaskan, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer telah dihapus dari program.
Memantau perubahan ini, Gilang akhirnya lega karena latsarmil itu tidak dilanjutkan. Sebetulnya dia tidak membenci program pemerintah, tetapi dia resah dengan kebijakan yang tidak mendengarkan suara publik.
”Terlepas apa pun alasannya, saya dengar latihan militernya sudah dihentikan. Karena ini sudah janji, ya, semoga bisa berjalan dengan baiklah komitmennya. Masyarakat harus tetap diutamakan,” kata Gilang.
Namun, di jagat maya, kritik terhadap KDMP tidak sebatas pada latsarmil bagi calon manajer koperasi. Segera setelah pemerintah memutuskan menghentikan latsarmil, bermunculan video-video satire lain yang menyoroti lokasi KDMP. Pasalnya, ada yang dibangun di tengah hutan, di lereng gunung, dan tempat-tempat lain yang dinilai sulit dijangkau oleh pembeli. Bahkan, di Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, bangunan KDMP sempat menggusur SDN Wolomoni sebelum akhirnya dibatalkan.
Atas kritik-kritik dalam bentuk parodi tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono tak keberatan. Ia menilai maraknya konten parodi satire di media sosial yang menyoroti program KDMP sebagai bagian dari dinamika ruang publik yang memberikan masukan bagi pemerintah. Pemerintah pun menerima kritik tersebut secara terbuka.
”Ya, biasa, kan, di era media sosial. Mereka sebenarnya maksudnya baik dan mereka mengingatkan kita perlu ada yang harus dievaluasi,” ujar Ferry di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Masukan-masukan kreatif tersebut tidak akan diabaikan oleh pemerintah. Ia memastikan kritik tersebut akan diolah sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola program KDMP ke depan.
”Masukan-masukan itu tentu kita akan apa jadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk melihat,” katanya.
Terkait sorotan warganet mengenai lokasi sejumlah bangunan koperasi, Ferry meminta agar persoalan tersebut dilihat secara proporsional. Ia menegaskan bahwa jumlah bangunan yang viral tidak mewakili kondisi seluruh unit koperasi yang tersebar luas. ”Tapi, kan, harus dilihat juga, misalkan yang bangunan itu kan hanya berapa gitu. Tapi itu karena diviral, tapi enggak (semuanya seperti itu), kita cari solusinya,” ucap Ferry.
Pengajar komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, berpendapat, meskipun berupa konten lucu dan menghibur, parodi yang bermaksud satire ini menggambarkan kekecewaan yang meluas di kalangan masyarakat. Jika tidak direspons dengan baik, hal tersebut bisa berujung kepada turunnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
”Sekarang sindirannya semakin direct (langsung) dan hard (keras). Kalau kekecewaan ini terus bertumpuk dan terus-menerus, bisa saja berubah menjadi perlawanan yang riil,” kata Suko saat dihubungi dari Jakarta.
Menurut Suko, kondisi ini terjadi karena komunikasi dari pemerintah terhadap kebijakan yang tidak optimal. Pemerintah terlalu normatif dalam menyampaikan kebijakan kepada publik yang semakin kritis dan berani bersuara.
”Bicara konteks besar, sebenarnya ini gambaran umum komunikasi pemerintah sekarang yang sering sulit menjawab pertanyaan masyarakat terkait kebijakan yang ada. Di sisi lain, masyarakat hari ini yang lebih analitis, kritis, dan berani bersuara sehingga punya berbagai reaksi, termasuk membuat parodi satir,” papar Suko saat dihubungi dari Jakarta.
Dalam fenomena parodi KDMP ini, kata Suko, awalnya publik diperlihatkan istilah awal berupa latsarmil. Hal ini memberi kerangka berpikir tertentu kepada publik dan memunculkan kritik yang ternyata dibalas dengan penjelasan yang masih normatif.
Sementara itu, dari sisi persepsi publik, pesan yang muncul tidak terlihat konsisten dalam elemen komunikasi. Suko berujar, pesan dan persepsi tidak bertemu karena bukti yang terlihat justru mengarahkan publik pada tafsir lain. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan pelatihan KDMP yang kental unsur militer, seperti seragam dan bentuk latihannya.
”Komunikasi lebih banyak menjelaskan tujuan normatif, yaitu membentuk disiplin, daripada menunjukkan hubungan logis antara metode yang digunakan dan kompetensi yang ingin dicapai sebagai pengelola koperasi,” kata Suko.
Suko mengingatkan, dalam komunikasi publik modern, simbol, visual, dan pengalaman sering kali lebih menentukan persepsi dibandingkan penjelasan resmi. Oleh karena itu, masyarakat melihat pelatihan KDMP yang militeristik, sementara pemerintah tidak memperlihatkan pelatihan manajerial yang diklaim juga diberikan kepada peserta.
”Jika pemerintah ingin publik memahami bahwa ini adalah pelatihan kepemimpinan dan manajerial, yang perlu ditonjolkan bukan hanya narasinya, melainkan juga bukti-bukti yang konsisten dengan narasi tersebut. Dengan begitu, pesan, implementasi, dan persepsi publik akan lebih selaras.
Oleh karena itu, Suko mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan pesan-pesan kritis yang dibalut humor ini. Masyarakat yang kecewa, lanjutnya, bisa berujung pada rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, bahkan menjadi masalah sosial di kemudian hari.
”Pemerintah perlu lebih banyak menemui publik serta banyak mendengarkan. Tidak reaktif, tapi responsif. Memahami dan jangan memaksakan kehendak. Itu kuncinya,” kata Suko.
