Puluhan hingga seratusan ribu warga berebut lowongan pekerjaan fisik dan penunjang hingga program pelatihan kerja khusus. Fenomena ini menandakan kelebihan tenaga kerja daripada lowongan yang tersedia hingga terjadi ketidaksesuaian antara kualifikasi dan kebutuhan.
Lowongan kerja padat karya, seperti petugas lalu lintas di area konstruksi, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan kernet, sampai banjir pelamar. Tercatat 132.627 pendaftar untuk kuota 2.843 orang.
”Ini jauh melampaui kuota, menunjukkan betapa besar kebutuhan lapangan kerja di Jakarta,” ujar Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim, Jumat (10/7/2026).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta membuka lowongan kerja padat karya sebagai bantalan sosial, khusus warganya. Mereka yang lolos akan bekerja dalam kurun 1-3 bulan dengan gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yakni Rp 5,72 juta per bulan.
Menurut Chico, kuota dan durasi lowongan kerja padat karya akan dievaluasi berdasarkan hasil tahap awal, kebutuhan lapangan, dan kondisi ekonomi. Bantalan sosial ini bersifat fleksibel sehingga bisa diperpanjang atau diperluas jika terbukti efektif.
”Kami berkomitmen menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, warga Jakarta secara bertahap sambil memastikan program tetap tepat sasaran dan berkelanjutan,” ucap Chico.
Tak hanya pekerjaan fisik dan penunjang, seperti pembersihan lingkungan, penataan kawasan, perbaikan infrastruktur sederhana, dan kegiatan serupa. Pelamar lowongan kerja program pelatihan kerja khusus membeludak.
Transjakarta mencatat 22.124 pelamar untuk lowongan management trainee pada 2026. Sementara pelamar dari bursa kerja (job fair) sebanyak 2.100 orang.
Management trainee adalah program pelatihan kerja intensif untuk mencetak pemimpin atau manajer di masa depan. Dari puluhan ribu pelamar itu hanya 360 orang yang lolos hasil seleksi administrasi gelombang kedua.
”Rekrutmen sejak Maret ini. Ada beberapa jalur yang kami buka. Seleksinya masih berproses, belum pengumuman final,” ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani.
Pemprov Jakarta menyebut kondisi bursa kerja masih punya daya serap di tengah situasi tersebut. Namun, tantangannya adalah menciptakan kesempatan kerja yang semakin berkualitas, produktif, dan inklusif.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Syaripudin merujuk laporan Keadaan Ketenagakerjaan Jakarta Februari 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta. Jumlah angkatan kerja mencapai 5,53 juta orang dengan 5,20 juta orang telah bekerja dan 333.860 orang dalam kondisi menganggur sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,03 persen.
”Angka ini menggambarkan Jakarta sebagai salah satu pusat ekonomi nasional dengan ekosistem usaha yang dinamis. Tantangan pembangunan ketenagakerjaan masih terus menjadi perhatian, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja yang semakin berkualitas, produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” ucap Syaripudin pada Jumat sore.
Sejumlah intervensi dilakukan oleh Pemprov Jakarta untuk mempertemukan kebutuhan dunia usaha dan kompetensi tenaga kerja. Satu di antaranya melalui job fair.
Sepanjang 2026 direncanakan 13 bursa kerja yang diselenggarakan Pemprov Jakarta, terdiri dari 11 bursa kerja tingkat kota, 1 tingkat provinsi, dan 1 khusus penyandang disabilitas.
Selain itu, ada pula bursa kerja yang diselenggarakan secara berkolaborasi oleh kalangan swasta. Pasar kerja ini membuka langsung rekrutmen dengan mekanisme wawancara langsung di tempat (walk in interview). Model kolaborasi ini untuk mempercepat proses pencocokan antara pencari kerja dan kebutuhan tenaga kerja.
Seluruh ajang bursa kerja dilakukan dengan pendekatan hybrid atau campuran. Ada integrasi layanan digital pada Portal Karir Jakarta dan pelaksanaan secara langsung (offline).
Menurut Syaripudin, model ini memungkinkan proses pencarian dan rekrutmen tenaga kerja berlangsung secara lebih fleksibel. Tidak hanya pada saat kegiatan berlangsung, tetapi juga sebelum ataupun setelah pelaksanaan bursa kerja melalui mekanisme tindak lanjut antara perusahaan dan pencari kerja.
Hingga triwulan II-2026, bursa kerja sudah terlaksana lima kali, yakni di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Jakarta Barat gelombang I, dan job fair kolaborasi Jakarta Pusat melalui mekanisme walk in interview. Semua kegiatan melibatkan 149 perusahaan dengan 734 jenis jabatan dan 15.550 kuota lowongan kerja dengan 8.999 pencari kerja yang mengajukan 12.874 lamaran kerja.
”Untuk capaian penempatan atau serapan tenaga kerja, prosesnya masih berjalan dan belum dapat disampaikan secara final karena tahapan seleksi dan rekrutmen oleh tiap-tiap perusahaan masih berlangsung,” kata Syaripudin.
Selain bursa kerja, dilakukan pula peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya program pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan perkembangan sektor industri, termasuk pelatihan kerja reguler ataupun mobile training unit pada pusat pelatihan kerja.
Selanjutnya, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan tenaga kerja mandiri dan kewirausahaan. Tujuannya mendorong pembentukan wirausaha pemula, wirausaha berbasis digital, serta wirausaha muda kreatif sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja baru.
Syaripudin mengatakan, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi kesempatan kerja melalui penyelenggaraan job fair hybrid, optimalisasi Portal Karir Jakarta, serta penguatan layanan informasi pasar kerja berbasis digital terus dilakukan.
Upaya tersebut dibarengi penguatan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, serta organisasi nonpemerintah. Ini diharapkan memastikan berbagai program ketenagakerjaan memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.
”Tahun 2026 ini kami mengimplementasikan program Jakarta Bekerja. Ini akselerasi penyerapan tenaga kerja melalui empat fokus utama, kata Syaripudin.
Fokus yang dimaksud adalah pelatihan kerja di pusat pelatihan kerja, baik secara reguler dan MTU, kolaborasi pelatihan dengan BUMD dan perusahaan melalui skema Jakarta Skill Collaboration, maupun program pemagangan di perusahaan bagi lulusan SMA/SMK pada lima wilayah administratif dengan target 1.000 peserta.
Berikutnya pengembangan wirausaha pemula, wirausaha berbasis digital, dan wirausaha muda kreatif sebagai bagian dari strategi menciptakan lapangan kerja baru.
Setelah itu, penguatan bursa kerja hibrida, rekrutmen bersama perusahaan, dan pemanfaatan sistem informasi pasar kerja digital untuk mempercepat proses penempatan tenaga kerja.
Fokus terakhir adalah membangun kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk meningkatkan kapasitas calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
Peningkatan kapasitas juga berkolaborasi dengan Bank Jakarta dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Ini guna membuka akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) bagi pekerja migran asal Jakarta serta mendukung proses penempatan kerja ke luar negeri yang aman dan sesuai ketentuan.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Jakarta Turro Wongkaren menyebut fenomena saat ini di Jakarta adalah terjadi kelebihan tenaga kerja daripada lowongan kerja yang tersedia. Alhasil, jumlah pelamar jauh melebihi setiap lowongan, khususnya pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus.
Akibatnya, pada beberapa jenis pekerjaan terdapat ketidaksesuaian, bahkan kelebihan kualifikasi. Pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan oleh lulusan SMA sederajat, diisi oleh diploma/sarjana.
”Masalahnya, banyak angkatan kerja yang maunya kerja kantoran. Padahal, ada opsi lain, misalnya, teknisi kelistrikan yang bersertifikat atau meningkatkan keterampilan lain tapi sangat menolong, bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Banyak permintaan perawat dari luar yang sulit dipenuhi. Kesulitannya bukan dari keterampilan utamanya, tapi dari isu bahasa,” kata Turro secara terpisah.
Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini menambahkan, pusat pelatihan atau balai pelatihan kerja bisa dioptimalkan dengan fokus tersebut. Namun, tenaga kerja perlu meningkatkan kapasitasnya secara mandiri.
"Enggak bisa cuma mengandalkan satu pihak. Perlu juga meningkatkan diri secara mandiri, misalnya kursus," ujar Turro.
