Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa perhelatan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bakal menjadi ajang penguatan tata kelola di industri jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan RGS 2026 akan mempertemukan regulator, industri, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan serta praktik terbaik di bidang governance, risk, and compliance (GRC).
“Kalau kita bicara masalah governance, kita perlu juga melihat konteks dan ekosistemnya,” kata Sophia dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.
RGS merupakan agenda tahunan OJK bersama lembaga dan asosiasi profesi di bidang GRC, sekaligus menjadi acara puncak dari rangkaian forum penguatan GRC dan penegakan integritas sektor jasa keuangan.
Pada tahun ini, RGS mengusung tema “Future-Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity”dengan fokus pada transparansi dan etika dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan akan digelar pada 14 Juli 2026.
Menurut Sophia, penyelenggaraan RGS 2026 juga akan menghadirkan praktisi dan pakar dari dalam maupun luar negeri untuk berbagi pengalaman mengenai perkembangan tata kelola.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk melihat praktik dan perkembangan kebijakan di tingkat internasional serta relevansinya bagi penguatan tata kelola di Indonesia.
“Apakah unsur ini sudah kita antisipasi, sudah kita ada atau belum. Itu kita juga belajar,” ujarnya.
RGS 2026 akan memiliki dua sesi utama. Sesi pertama bertajuk “Strategic Transparency: Redefining Trust and Long-Term Organizational Value” yang membahas transparansi strategis, tata kelola risiko, akuntabilitas, serta peran audit internal dalam membangun kepercayaan dan nilai organisasi jangka panjang.
Sementara itu, sesi kedua bertajuk “Ethics in Action: Building a Values-Driven Culture for Sustainable Performance”yang akan membahas tata kelola berbasis etika dan pembangunan budaya organisasi untuk mendukung kinerja berkelanjutan.
Sophia mengatakan OJK juga akan menjaring pandangan dari para peserta melalui survei atau kuesioner pada akhir kegiatan. Masukan tersebut, ujar Sophia, selanjutnya akan dikompilasi dan disampaikan kepada jajaran OJK serta asosiasi sesuai sektor keuangan terkait.
“Nanti kita akan kumpulkan masukan dari para audiens. Masukan itu akan kita kompilasikan, kita sampaikan kepada kepala eksekutif dan juga asosiasi,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa masukan dari peserta dapat memberikan gambaran mengenai aspek tata kelola yang masih perlu diperkuat, baik dari sisi pengaturan maupun implementasi.
“Dengan mengombinasikan semua unsur ini, nanti kita bisa mendapatkan masukan, apa misalnya ada pengaturan yang perlu kita perkuat. Atau kalau pengaturannya sudah ada, yang mana penguatan implementasinya,” ujar Sophia.
RGS 2026 merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Road to RGS yang berlangsung sepanjang tahun, antara lain forum penguatan fungsi GRC, kelas mengenai anti-fraud, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT), risiko siber, kegiatan di kampus, serta kompetisi karya inovasi.
Baca juga: OJK tegaskan tak ragu tindak pelaku jasa keuangan rugikan konsumen
Baca juga: Pemerintah luncurkan SRUK perkuat perdagangan karbon RI
Baca juga: OJK setujui penggabungan delapan BPR perkuat industri perbankan
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan RGS 2026 akan mempertemukan regulator, industri, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan serta praktik terbaik di bidang governance, risk, and compliance (GRC).
“Kalau kita bicara masalah governance, kita perlu juga melihat konteks dan ekosistemnya,” kata Sophia dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.
RGS merupakan agenda tahunan OJK bersama lembaga dan asosiasi profesi di bidang GRC, sekaligus menjadi acara puncak dari rangkaian forum penguatan GRC dan penegakan integritas sektor jasa keuangan.
Pada tahun ini, RGS mengusung tema “Future-Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity”dengan fokus pada transparansi dan etika dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan akan digelar pada 14 Juli 2026.
Menurut Sophia, penyelenggaraan RGS 2026 juga akan menghadirkan praktisi dan pakar dari dalam maupun luar negeri untuk berbagi pengalaman mengenai perkembangan tata kelola.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk melihat praktik dan perkembangan kebijakan di tingkat internasional serta relevansinya bagi penguatan tata kelola di Indonesia.
“Apakah unsur ini sudah kita antisipasi, sudah kita ada atau belum. Itu kita juga belajar,” ujarnya.
RGS 2026 akan memiliki dua sesi utama. Sesi pertama bertajuk “Strategic Transparency: Redefining Trust and Long-Term Organizational Value” yang membahas transparansi strategis, tata kelola risiko, akuntabilitas, serta peran audit internal dalam membangun kepercayaan dan nilai organisasi jangka panjang.
Sementara itu, sesi kedua bertajuk “Ethics in Action: Building a Values-Driven Culture for Sustainable Performance”yang akan membahas tata kelola berbasis etika dan pembangunan budaya organisasi untuk mendukung kinerja berkelanjutan.
Sophia mengatakan OJK juga akan menjaring pandangan dari para peserta melalui survei atau kuesioner pada akhir kegiatan. Masukan tersebut, ujar Sophia, selanjutnya akan dikompilasi dan disampaikan kepada jajaran OJK serta asosiasi sesuai sektor keuangan terkait.
“Nanti kita akan kumpulkan masukan dari para audiens. Masukan itu akan kita kompilasikan, kita sampaikan kepada kepala eksekutif dan juga asosiasi,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa masukan dari peserta dapat memberikan gambaran mengenai aspek tata kelola yang masih perlu diperkuat, baik dari sisi pengaturan maupun implementasi.
“Dengan mengombinasikan semua unsur ini, nanti kita bisa mendapatkan masukan, apa misalnya ada pengaturan yang perlu kita perkuat. Atau kalau pengaturannya sudah ada, yang mana penguatan implementasinya,” ujar Sophia.
RGS 2026 merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Road to RGS yang berlangsung sepanjang tahun, antara lain forum penguatan fungsi GRC, kelas mengenai anti-fraud, pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT), risiko siber, kegiatan di kampus, serta kompetisi karya inovasi.
Baca juga: OJK tegaskan tak ragu tindak pelaku jasa keuangan rugikan konsumen
Baca juga: Pemerintah luncurkan SRUK perkuat perdagangan karbon RI
Baca juga: OJK setujui penggabungan delapan BPR perkuat industri perbankan
