JAKARTA, DISWAY.ID-- Kasus penggeledahan yang dilakukan Tim Satgas Tipidkor Polri terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah terus menuai perhatian publik.
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriansyah memberikan tanggapan mendalam terhadap operasi tersebut.
Reza Indragiri mengapresiasi kerja Polri dan berusaha memandang operasi ini sebagai murni penegakan hukum. Namun, ia juga menyampaikan sejumlah catatan kritis yang memicu pertanyaan publik tentang transparansi dan konsistensi kinerja Satgas Tipidkor Polri.
BACA JUGA:Usut Dugaan Korupsi Batu Bara PLTU yang Rugikan Negara Rp5 Triliun, Kortas Tipidkor Temukan Penyimpangan!
“Saya mengapresiasi kerja Polri. Saya ingin asumsikan ini murni operasi penegakan hukum,” ujar Reza Indragiri.
Reza Indragiri menyatakan dirinya terpukau sekaligus bertanya-tanya soal kinerja Satgas Tipidkor Polri. Menurutnya, setelah mengecek situs resmi https://tipidkorpolri.info/, pengungkapan kasus terakhir Kortas Tipidkor tercatat pada Oktober 2025.
“Ketika KPK dan Kejagung beruntun melakukan pengungkapan kasus-kasus raksasa, mengapa Polri lewat Kortas Tipidkornya justru cenderung sunyi? Data-data di situs yang sama juga menunjukkan bahwa pengungkapan-pengungkapan yang Kortas lakukan skalanya jauh di bawah kasus-kasus tipikor oleh dua lembaga antirasuah tersebut,” paparnya.
Ia juga menyoroti waktu pengungkapan kasus yang diduga menjerat Jampidsus. “Ketika dikabarkan bahwa temuan penyergapan oleh Kortas beberapa hari lalu merupakan alasan mengapa Jampidsus dibuntuti, saya justru membatin. Jampidsus dibuntuti setidaknya sejak Mei 2024. Tapi kenapa baru dibongkar dua tahun kemudian? Padahal, salah satu kunci deterrence effect adalah kecepatan kerja,” tambah Reza.
Reza Indragiri pun mengajukan pertanyaan reflektif. Apakah Jampidsus merupakan satu-satunya target operasi kelas kakap Kortas Tipidkor? Apakah ada unsur tebang pilih atau memang keterbatasan kemampuan memburu pelaku korupsi elit?
BACA JUGA:Jampidsus Febrie Akui Rumah Sentul yang Digeledah Polri Miliknya: Uang dan 74 Kg Emas Ada Pemiliknya
Lebih jauh, ia menyinggung kemungkinan operasi ini sebagai bentuk “satir retributive justice” atau balas dendam. “Karena Kejagung membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi Polri, maka Polri harus melakukan hal yang sama terhadap petinggi Kejagung,” ujarnya.
Menurut Reza, pada titik ini relevan penilaian sebagian kalangan bahwa kerja Kortas Tipidkor boleh jadi tidak semata-mata untuk kepastian hukum, melainkan juga mengandung Strategic Model dalam penegakan hukum yaitu penegakan hukum untuk tujuan di luar hukum itu sendiri.
Meski memberikan “dua jempol” atas penyergapan yang dinilainya fantastis, Reza Indragiri menegaskan bahwa PR besar Polri adalah meyakinkan publik bahwa operasi ini murni penegakan hukum memberantas korupsi.
“Agar publik teryakinkan, Polri harus paham bahwa penilaian masyarakat terhadap kerja kepolisian pada suatu kasus ternyata selalu menyertakan penilaian pada kasus-kasus lain. Operasi terhadap Jampidsus akan dinilai positif jika kinerja serupa juga Kortas Tipidkor peragakan pada kasus-kasus megakorupsi lainnya. Sayangnya, Kortas Tipidkor sendiri minim portofolio,” pungkas Reza Indragiri.
