Jakarta, VIVA – Daftar kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bertambah. Terbaru, Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Soloraya, Jawa Tengah, Kamis, 9 Juli 2026.
Penangkapan tersebut semakin memperpanjang daftar kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tersandung perkara korupsi. Padahal, para kepala daerah tersebut baru menjalankan masa jabatan sejak dilantik pada Februari 2025 atau belum genap dua tahun.
Dalam OTT KPK tersebut, lima orang diamankan termasuk Etik Suryani. Bupati Sukoharjo itu diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik juga menyita sejumlah barang bukti bernilai miliaran rupiah.
"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai baik rupiah maupun valas, ada dolar Australia kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah," kata Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juli 2026.
Saat ini, Etik Suryani telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sementara sejumlah pihak lain masih diperiksa di Polresta Surakarta.
"Para pihak saat ini yang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK langsung dilakukan pemeriksaan secara intensif begitu pula beberapa lainnya juga masih menjalani pemeriksaan di Polresta Surakarta," ujarnya.
Sudah 15 Kepala Daerah Tersandung Kasus KorupsiKasus yang menjerat Etik Suryani menambah panjang daftar kepala daerah yang ditangkap maupun ditetapkan sebagai tersangka KPK sejak pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Dalam kurun waktu kurang dari satu setengah tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, telah tersandung perkara korupsi.
Khusus sepanjang 2026 hingga 10 Juli, terdapat 10 bupati dan wali kota yang telah diamankan atau ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jumlah tersebut belum termasuk kepala daerah tingkat provinsi.
Adapun daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi sejak 2025 hingga Juli 2026 meliputi:
- Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur (8 Agustus 2025)
- Abdul Wahid, Gubernur Riau (3 November 2025)
- Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo (7 November 2025)
- Ardito Wijaya, Bupati Lampung Tengah (10 Desember 2025)
- Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi (19 Desember 2025)
- Sudewo, Bupati Pati (19 Januari 2026)
- Maidi, Wali Kota Madiun (19 Januari 2026)
- Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan (3 Maret 2026)
- Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong (12 Maret 2026)
- Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap (13 Maret 2026)
- Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung (10 April 2026)
- Edison, Bupati Muara Enim (9 Juni 2026)
- Suhardiman Amby, Bupati Kuantan Singingi (30 Juni 2026)
- Syah Afandin atau Ondim, Bupati Langkat (3 Juli 2026)
- Etik Suryani, Bupati Sukoharjo (9 Juli 2026)
