Bisnis.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster meminta semua Bupati dan Wali Kota serta perangkat daerah lainnya untuk menyukseskan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Koster menyebut sensus ekonomi sangat penting sebagai acuan kepala daerah dalam pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pembuat kebijakan di daerah sehingga pembangunan bertumbuh ke arah yang benar.
"BPS yang mengerjakan ini, akan tetapi yang paling berkepentingan adalah Kepala Daerah, agar bisa bekerja dengan data, apalagi ini tentang data, supaya tahu struktur ekonomi Bali dari tingkat Provinsi hingga Desa," ucap Wayan Koster.
Koster memaparkan bahwa dirinya akan memantau terus perkembangan sensus ekonomi secara real time guna memastikan capaian sensus ekonomi Bali mencapai 100% hingga 31 Agustus 2026.
Koster juga meminta Pemerintah Kabupaten dan Kota khususnya Badan Perencanaan Daerah (BPD) untuk memantau dan membantu BPS mencapai target sensus, terutama Kota Denpasar, Badung, dan Gianyar yang capaiannya masih rendah.
"Tidak ada alasan bagi Denpasar, Badung, dan Gianyar, khususnya Denpasar yang daerahnya kecil secara geografis, harusnya capaiannya lebih tinggi dibanding Karangasem, Buleleng yang medannya jauh lebih berat," ujar Koster.
Baca Juga
- Potensi Energi Terbarukan di Laut Nusa Penida Tembus 376,8 MW
- PSEL Bali Bagian Sistem Penanganan Sampah Hulu ke Hilir
- Penunggak Pajak di NTT Dilarang Isi BBM Subsidi
Koster menargetkan pada akhir Juli 2026 capaian sensus harus 60%, sehingga target selesai 31 Agustus 2026 bisa tercapai.
Koster juga meminta petugas yang turun ke lapangan harus sabar karena kondisi sasaran sensus berbeda-beda.
"Petugas sensus harus sabar, kadang mendatangi warga tidak ada di rumah, kemudian [jika] yang didatangi tidak siap," ujar Koster.
BPS mencatat sasaran pendataan sensus ekonomi di Bali mencapai 1,71 juta unit usaha dan keluarga dan berpotensi bertambah hingga akhir sensus ekonomi.
Jumlah unit usaha yang akan disensus mencapai 647.337 unit usaha dengan rincian 1.803 usaha besar, 12.578 usaha kecil dan 632.956 usaha mikro kecil.
