Bisnis.com, DENPASAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen bersama untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 di Pulau Dewata.
Penguatan komitmen tersebut dilalukan dengan melakukan penandatanganan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada Sabtu (11/9/2026) di Kantor Gubernur Provinsi Bali. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPS Bali dan Gubernur Bali.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan sensus ekonomi merupakan langkah penting yang menjadi pondasi atau acuan dalam pembangunan di tingkat nasional hingga daerah. Khusus untuk Bali, sensus ekonomi 2026 bisa menjadi acuan dalam transformasi ekonomi Bali yang dilandaskan pada filosofi Nangun Sat Kerti Loka Bali, dimana pembangunan Bali dalam 100 tahun kedepan dilandaskan pada nilai kearifan lokal dan budaya Bali.
Kepala BPS menjelaskan karena pentingnya sensus ekonomi bagi pembangunan, para petugas harus melakukan sensus secara detail, akurat dan tidak boleh ada sasaran yang terlewat. Sensus harus dilakukan secara akurat, tidak boleh ada yang terlewat. Pastikan data yang diambil di lapangam akurat. Jelas Amalia dalam sambutannya Sabtu (11/7/2027).
Kepala BPS juga memeberikan tips kepada petugas di lapangan untuk melakukan sensus secara ramah, berlaku sopan, menyampaikan tujuan sensus dengan benar, sehingga warga atau pelaku usaha yang didatangi mau memberikan datang yang akurat. Amalia juga menekankan agar masyarakat tidak khawatir soal kerahasiaan data, dia menjamin BPS menjaga kerahasiaan data.
"Kami juga menyampaikan tidak khawatir, rahasia data akan kami jaga dengan baik, kemudian keamanan data akan kami jaga dengan baik," jelas Amalia.
Baca Juga
- Koster Minta Bupati dan Wali Kota Dukung Sensus Ekonomi Bali
- BPS: Capaian Sensus Ekonomi di Bali 43%
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan sensus ekonomi di Bali harus sukses, sebagai Gubernur Dia menyatakan akan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi di Bali. Koster juga meminta Bupati/Walikota dan jajaran terutama Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) agar membantu BPS menyukseskan sensus di daerah.
"Sensus dilaksanakan oleh BPS, akan tetapi yang paling berkepentingan adala Bupati dan Walikota, agar bisa melakukan pembangunana berbasis data, sehingga kebijakan yang dibuat benar," kata Koster.
