Jakarta (ANTARA) - Pengamat energi sekaligus Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mengatakan peluncuran program biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kehadiran B50 ini penting sekali dalam rangka memutus mata rantai impor diesel dan merupakan inisiasi awal transisi energi dari fosil menuju renewable energy (energi baru terbarukan) yang lebih ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal,” ujar Hadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dengan demikian, hadirnya B50 ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Hadi menilai pemanfaatan B50 tidak hanya memberikan manfaat dari sisi ketahanan energi. Lebih dari itu, kata dia, kehadiran program ini mendukung agenda keberlanjutan.
Baca juga: Pengguna jalan harap B50 dapat kurangi polusi dan harga lebih murah
Menurut dia, dari sisi lingkungan, biodiesel memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Ini ditandai sejak dari proses produksi bahan baku biodiesel pada sektor hulu kelapa sawit menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan proses eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.
“Output penggunaan biodiesel menghasilkan jejak CO2 sekitar 50 hingga 60 persen lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Bahkan di beberapa negara maju, pengurangan emisinya dapat mencapai sekitar 80 persen dalam kondisi tertentu,” ucapnya.
Meski demikian, Hadi menilai keberhasilan implementasi B50 ini memerlukan dukungan tata kelola yang kuat dari hulu hingga hilir.
Salah satu tantangan utama adalah memastikan pengembangan perkebunan sawit dilakukan secara berkelanjutan agar tidak memicu deforestasi yang berlebihan.
Hadi melanjutkan, efisiensi industri pengolahan CPO di Pertamina perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan limbah menjadi sumber energi. Di mana limbah pabrik sawit dapat diolah menjadi biogas yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan listrik guna memenuhi kebutuhan operasional pabrik.
Hadi menambahkan tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah aspek logistik dan distribusi. Dengan kondisi geografis Indonesia yang luas, biaya logistik masih menjadi komponen signifikan dalam rantai pasok biodiesel.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar ada upaya pengembangan sistem distribusi berbasis klaster yang terintegrasi dengan pusat konsumsi utama.
Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri juga harus dilakukan secara masif agar penggunaan biodiesel semakin diterima.
Baca juga: Mentan: Hilirisasi sawit perkuat ketahanan energi-kesejahteraan petani
Menurut Hadi, setiap masukan terkait performa mesin perlu ditindaklanjuti melalui penelitian dan inovasi berkelanjutan, termasuk pengembangan zat aditif yang mampu menjaga kinerja mesin tetap optimal.
Dengan dukungan teknologi, tata kelola yang baik, dan edukasi yang berkelanjutan, Hadi meyakini B50 dapat diterima secara luas serta memberikan manfaat besar bagi negara, masyarakat, dan lingkungan.
“Kehadiran B50 ini penting sekali dalam rangka memutus mata rantai impor diesel dan merupakan inisiasi awal transisi energi dari fosil menuju renewable energy (energi baru terbarukan) yang lebih ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal,” ujar Hadi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dengan demikian, hadirnya B50 ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Hadi menilai pemanfaatan B50 tidak hanya memberikan manfaat dari sisi ketahanan energi. Lebih dari itu, kata dia, kehadiran program ini mendukung agenda keberlanjutan.
Baca juga: Pengguna jalan harap B50 dapat kurangi polusi dan harga lebih murah
Menurut dia, dari sisi lingkungan, biodiesel memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Ini ditandai sejak dari proses produksi bahan baku biodiesel pada sektor hulu kelapa sawit menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan proses eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.
“Output penggunaan biodiesel menghasilkan jejak CO2 sekitar 50 hingga 60 persen lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Bahkan di beberapa negara maju, pengurangan emisinya dapat mencapai sekitar 80 persen dalam kondisi tertentu,” ucapnya.
Meski demikian, Hadi menilai keberhasilan implementasi B50 ini memerlukan dukungan tata kelola yang kuat dari hulu hingga hilir.
Salah satu tantangan utama adalah memastikan pengembangan perkebunan sawit dilakukan secara berkelanjutan agar tidak memicu deforestasi yang berlebihan.
Hadi melanjutkan, efisiensi industri pengolahan CPO di Pertamina perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan limbah menjadi sumber energi. Di mana limbah pabrik sawit dapat diolah menjadi biogas yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan listrik guna memenuhi kebutuhan operasional pabrik.
Hadi menambahkan tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah aspek logistik dan distribusi. Dengan kondisi geografis Indonesia yang luas, biaya logistik masih menjadi komponen signifikan dalam rantai pasok biodiesel.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar ada upaya pengembangan sistem distribusi berbasis klaster yang terintegrasi dengan pusat konsumsi utama.
Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku industri juga harus dilakukan secara masif agar penggunaan biodiesel semakin diterima.
Baca juga: Mentan: Hilirisasi sawit perkuat ketahanan energi-kesejahteraan petani
Menurut Hadi, setiap masukan terkait performa mesin perlu ditindaklanjuti melalui penelitian dan inovasi berkelanjutan, termasuk pengembangan zat aditif yang mampu menjaga kinerja mesin tetap optimal.
Dengan dukungan teknologi, tata kelola yang baik, dan edukasi yang berkelanjutan, Hadi meyakini B50 dapat diterima secara luas serta memberikan manfaat besar bagi negara, masyarakat, dan lingkungan.
