Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta tiga daerah yaitu Denpasar, Gianyar, dan Badung, serius mempercepat Sensus Ekonomi (SE) 2026, karena dibutuhkan datanya sebagai daerah pariwisata.
“Seriusi, ini Denpasar, Badung, Gianyar harusnya lebih giat karena mendapatkan pajak hotel restoran paling tinggi, paling butuh kita datanya,” ucap Koster di Denpasar, Sabtu.
Di tengah sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), Koster menilai ini kesempatan untuk memotret kondisi ekonomi Bali termasuk pariwisata sebagai sektor perekonomian utama.
Dari catatan BPS RI hingga awal Juli ini, rata-rata progres SE 2026 Bali di angka 43,35 persen, melampaui rata-rata nasional yang sebesar 42,75 persen.
Baca juga: BPS Bali tegaskan data Sensus Ekonomi bukan buat pengaruhi pajak
Namun, jika dibedah, justru daerah tujuan wisata Denpasar, Gianyar, dan Badung menempati posisi terendah capaian sensus.
Adapun capaian SE 2026 di Denpasar menjadi terendah di Bali dengan progres 31,38 persen; disusul Gianyar 32,27 persen; Badung 36,65 persen; Bangli 46,22 persen; Klungkung 46,27 persen; Jembrana 47,05 persen; Tabanan 47,96 persen; Karangasem 51,07 persen; dan Buleleng 54,95 persen.
Pemprov Bali memandang apabila daerah Sarbagia (Denpasar, Badung, Gianyar) sudah memiliki data riil, maka akan mempermudah mengumpulkan data usaha pariwisata seperti hotel, vila, penginapan, dan travel.
“Jadi saya kasih target Gianyar, Badung, dan Denpasar pulang dari sini tancap gas saya akan pantau langsung, dasbornya kalau ada kasih saya, kalau macam-macam saya lapor Mendagri,” ujar Koster.
Secara umum progres 43,35 persen hingga hari ini sendiri menurut Pemprov Bali sudah cukup baik, namun gubernur berharap hingga akhir Juli setidaknya menyentuh 60 persen.
“Supaya paling tidak bisa 60 persen akhir Juli, kami pantau ya, khususnya untuk Denpasar, Badung, Gianyar tidak ada alasan karena secara geografis wilayahnya kecil dibandingkan dengan Karangasem, Buleleng, dan Tabanan,” kata dia.
“Karangasem dan Buleleng medannya jauh ke pelosok-pelosok, kalau Denpasar kan tidak, dalam hitungan jam sentuh semua dari ujung ke ujung, jadi tidak ada alasan telat selesai,” sambungnya.
Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menambahkan untuk menyukseskan SE 2026 di Bali telah diturunkan 3.774 petugas sensus yang terdiri atas 3.735 petugas pendataan door to door dan 39 petugas khusus usaha besar.
Baca juga: BPS: Pelaku usaha belum disensus disiapkan pengisian data via daring
Mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara lengkap dan akurat.
Tidak hanya untuk pariwisata, data sensus diyakini akan membuka potensi-potensi ekonomi lain yang ada dan berkembang di Bali.
Berbagai langkah strategis BPS Bali lakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan sensus, meliputi penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan berjenjang, peningkatan pengawasan lapangan untuk menjaga kualitas, serta pemantauan berkelanjutan terhadap sistem dan aplikasi pendataan agar dapat berfungsi secara optimal selama proses pengumpulan data berlangsung.
“Di saat yang sama, kami juga terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Pemprov Bali, pemerintah kabupaten/kota, kami meyakini Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pengumpulan data, melainkan investasi kita bersama untuk masa depan pembangunan,” tutur Agus Gede.
“Seriusi, ini Denpasar, Badung, Gianyar harusnya lebih giat karena mendapatkan pajak hotel restoran paling tinggi, paling butuh kita datanya,” ucap Koster di Denpasar, Sabtu.
Di tengah sensus ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS), Koster menilai ini kesempatan untuk memotret kondisi ekonomi Bali termasuk pariwisata sebagai sektor perekonomian utama.
Dari catatan BPS RI hingga awal Juli ini, rata-rata progres SE 2026 Bali di angka 43,35 persen, melampaui rata-rata nasional yang sebesar 42,75 persen.
Baca juga: BPS Bali tegaskan data Sensus Ekonomi bukan buat pengaruhi pajak
Namun, jika dibedah, justru daerah tujuan wisata Denpasar, Gianyar, dan Badung menempati posisi terendah capaian sensus.
Adapun capaian SE 2026 di Denpasar menjadi terendah di Bali dengan progres 31,38 persen; disusul Gianyar 32,27 persen; Badung 36,65 persen; Bangli 46,22 persen; Klungkung 46,27 persen; Jembrana 47,05 persen; Tabanan 47,96 persen; Karangasem 51,07 persen; dan Buleleng 54,95 persen.
Pemprov Bali memandang apabila daerah Sarbagia (Denpasar, Badung, Gianyar) sudah memiliki data riil, maka akan mempermudah mengumpulkan data usaha pariwisata seperti hotel, vila, penginapan, dan travel.
“Jadi saya kasih target Gianyar, Badung, dan Denpasar pulang dari sini tancap gas saya akan pantau langsung, dasbornya kalau ada kasih saya, kalau macam-macam saya lapor Mendagri,” ujar Koster.
Secara umum progres 43,35 persen hingga hari ini sendiri menurut Pemprov Bali sudah cukup baik, namun gubernur berharap hingga akhir Juli setidaknya menyentuh 60 persen.
“Supaya paling tidak bisa 60 persen akhir Juli, kami pantau ya, khususnya untuk Denpasar, Badung, Gianyar tidak ada alasan karena secara geografis wilayahnya kecil dibandingkan dengan Karangasem, Buleleng, dan Tabanan,” kata dia.
“Karangasem dan Buleleng medannya jauh ke pelosok-pelosok, kalau Denpasar kan tidak, dalam hitungan jam sentuh semua dari ujung ke ujung, jadi tidak ada alasan telat selesai,” sambungnya.
Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menambahkan untuk menyukseskan SE 2026 di Bali telah diturunkan 3.774 petugas sensus yang terdiri atas 3.735 petugas pendataan door to door dan 39 petugas khusus usaha besar.
Baca juga: BPS: Pelaku usaha belum disensus disiapkan pengisian data via daring
Mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat terdata secara lengkap dan akurat.
Tidak hanya untuk pariwisata, data sensus diyakini akan membuka potensi-potensi ekonomi lain yang ada dan berkembang di Bali.
Berbagai langkah strategis BPS Bali lakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan sensus, meliputi penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan berjenjang, peningkatan pengawasan lapangan untuk menjaga kualitas, serta pemantauan berkelanjutan terhadap sistem dan aplikasi pendataan agar dapat berfungsi secara optimal selama proses pengumpulan data berlangsung.
“Di saat yang sama, kami juga terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Pemprov Bali, pemerintah kabupaten/kota, kami meyakini Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pengumpulan data, melainkan investasi kita bersama untuk masa depan pembangunan,” tutur Agus Gede.
