HARIAN.FAJAR.CO.ID, GOWA — Keluarga besar almarhum H. Abdul Hamid Daeng Naba dan almarhumah Hj. Sitti Siada Daeng Siang menyatakan secara terbuka tidak ingin nama keluarga terus dikaitkan dengan polemik yang membelit Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Dusun Kaluarrang, Desa Manjappai, Kabupaten Gowa, Sabtu, 11 Juli 2026.
Pernyataan sikap dibacakan penasihat hukum keluarga, Zaky Ramadhan, berdasarkan kuasa yang ditandatangani tujuh saudara kandung Husniah Talenrang, yakni Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Siti Hafsah, Muhammad Faisal Irfan, Muhammad Ilham, Siti Haerani, dan Muhammad Yanuar Iswandi.
Dalam pernyataan itu, keluarga menegaskan jabatan Bupati Gowa merupakan amanah publik yang dipertanggungjawabkan secara personal, sehingga segala konsekuensi moral, etika maupun hukum tidak boleh dibebankan kepada keluarga besar.
“Kami tegaskan dengan jelas, jangan jadikan nama besar keluarga sebagai tameng untuk berlindung dari konsekuensi etika kepemimpinan Anda, Saudari HT,” demikian pernyataan yang dibacakan Zaky.
Keluarga juga menilai munculnya dokumentasi lama maupun narasi yang mengaitkan anggota keluarga, termasuk nama Mohammad Fadil Imran, merupakan bentuk pengalihan isu yang tidak mencerdaskan publik.
Keluarga menegaskan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah publik yang pertanggungjawabannya bersifat personal, sehingga tidak semestinya menyeret nama besar keluarga ke dalam dinamika politik yang berkembang.
Menurut keluarga, dalam beberapa waktu terakhir muncul berbagai narasi yang secara masif berupaya mengaitkan persoalan yang dihadapi Husniah Talenrang dengan keluarga besarnya.
Tidak hanya melalui pemberitaan maupun media sosial, tetapi juga dengan memunculkan kembali dokumentasi lama serta menghubungkan sejumlah anggota keluarga dengan dinamika politik yang sedang berlangsung.
Salah satu nama yang disebut ikut diseret adalah kakak kandung Husniah, Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran.
Keluarga menilai upaya tersebut merupakan bagian dari framing yang sengaja dibangun untuk membentuk persepsi publik bahwa persoalan yang dihadapi Husniah merupakan persoalan keluarga besar.
Dalam pernyataan itu, keluarga secara tegas menyebut praktik tersebut sebagai bentuk manipulasi informasi yang diproduksi secara masif oleh kubu Husniah Talenrang beserta kelompoknya.
“Keluarga besar sangat menyayangkan dan menolak keras manuver politik dari kubu Saudari HT dan kelompoknya yang belakangan ini secara masif memproduksi framing, memanipulasi keterkaitan keluarga, serta memunculkan kembali dokumentasi lama, termasuk menyeret nama kakak beliau, seperti Bapak Mohammad Fadil Imran,” kata Zaky.
Tidak berhenti di situ, keluarga bahkan menggunakan istilah “kamikaze politik” untuk menggambarkan strategi yang mereka nilai sedang dimainkan.
Menurut keluarga, taktik tersebut dilakukan dengan cara menyeret pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang sedang berlangsung, semata-mata untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan yang dihadapi.
“Taktik ‘kamikaze politik’ yang mencoba menyeret orang masuk ke dalam pusaran masalah ini demi menciptakan pengalihan fokus adalah tindakan yang tidak mencerdaskan publik,” demikian bunyi pernyataan yang dibacakan Zaky.
Keluarga menilai pengalihan fokus melalui pelibatan nama keluarga besar justru berpotensi memperkeruh suasana dan menimbulkan kesan seolah-olah terdapat tanggung jawab kolektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, padahal menurut mereka hal tersebut tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Atas dasar itu, keluarga meminta masyarakat membedakan secara tegas antara hubungan kekeluargaan dengan tanggung jawab seorang pejabat publik dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Keluarga menyampaikan pesan secara langsung kepada Husniah Talenrang agar tidak lagi menjadikan nama besar keluarga sebagai pelindung dari berbagai konsekuensi yang melekat pada jabatannya sebagai kepala daerah.
“Kami tegaskan dengan jelas, jangan jadikan nama besar keluarga sebagai tameng untuk berlindung dari konsekuensi etika kepemimpinan Anda, Saudari HT,” tegas keluarga dalam pernyataan resminya.
Lebih jauh keluarga menjelaskan bahwa Dusun Kaluarrang merupakan tanah leluhur tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan.
Di tempat itu pula, almarhum H. Abdul Hamid Daeng Naba dan almarhumah Hj. Sitti Siada Daeng Siang menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, serta kepatuhan terhadap norma dan hukum kepada anak-anaknya.
Atas dasar nilai itulah, keluarga memandang sudah saatnya menyampaikan sikap terbuka kepada publik.
Menurut mereka, ketika nama baik leluhur dan keluarga besar terus dibawa ke dalam pusaran politik praktis, manipulasi informasi, dan pembentukan opini publik, maka memilih diam bukan lagi langkah yang tepat.
“Keluarga adalah benteng pertahanan moral pertama. Ketika nama baik leluhur dan keluarga besar diseret-seret ke dalam pusaran dinamika politik praktis serta manipulasi informasi, maka mendiamkannya bukan lagi sebuah pilihan,” ujar Zaky saat membacakan pernyataan sikap keluarga.
Konferensi pers tersebut menjadi sikap resmi pertama keluarga besar yang secara terbuka memisahkan persoalan jabatan Husniah Talenrang dengan nama besar keluarga.
Bagi mereka, hubungan darah tidak menghapus prinsip bahwa setiap pejabat publik harus mempertanggungjawabkan sendiri sumpah jabatan, kebijakan, serta konsekuensi yang lahir dari kewenangan yang diembannya.
Pernyataan sikap itu ditandatangani tujuh saudara kandung Husniah Talenrang, yakni Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, Siti Hafsah, Muhammad Faisal Irfan, Muhammad Ilham, Siti Haerani, dan Muhammad Yanuar Iswandi, yang memberikan kuasa kepada Zaky Ramadhan untuk membacakannya kepada publik. (an)
