JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Achmad Taufik mengatakan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani berupaya untuk menyembunyikan harta hasil pemerasan anak buahnya dalam sebuah rumah sebagai "safe house".
"Terkonfirmasi betul itu dipakai oleh tersangka sebagai penyimpanan barang bukti di beberapa tempat yang sempat didatangi oleh tim di lapangan. Jadi semacam, ya bisa dikatakan safe house lah," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026).
Baca juga: Bupati Sukoharjo Gunakan Uang Hasil Pemerasan untuk Renovasi Rumah hingga Beli Mobil
Taufik menuturkan bahwa tidak sembarangan orang bisa mengakses safe house, melainkan hanya orang-orang kepercayaan Etik.
"Itu juga orang-orang kepercayaannya bupati saja yang bisa mengakses ke tempat-tempat itu," kata dia.
Untuk memuluskan pemerasan, Etik menggunakan SK Bupati sebagai alat untuk melakukan tindak pidana "setoran upah pungut (UP)".
Baca juga: KPK Akan Periksa Suami Bupati Sukoharjo terkait Kasus Dugaan Pemerasan
Dia menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Penerimaan dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan SK Bupati tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.
"Terkait modus tadi pemerasaan menggunakan SK. Jadi betul, tadi kan ada bahasa apa? bahasa itu, 'tambahan upah pungut itu ono toh!'. Artinya, sebenarnya si tersangka ini mengkonfirmasi bahwa modus-modusnya itu sebetulnya sudah jalan," kata Taufik.
Baca juga: Bukti Kasus Pemerasan Bupati Sukoharjo Disita, dari Emas hingga Uang Asing, Total Rp 21,2 M
KPK bakal mendalami lebih lanjut apakah barang bukti yang berhasil diamankan terhubung dengan eks Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya yang merupakan suami Etik.
Pendalaman ini bertujuan untuk menelusuri apakah tindak pidana atau aliran dana mengalir berkesinambungan dan melibatkan suami Etik.
Sebab, Etik diduga meneruskan "tradisi" suaminya untuk memeras anak buahnya selama lima tahun dari 2021-2026.
"Artinya modus-modus seperti ini ya memang berjalan, memang ini lintasnya lintas rezim," ujar Taufik.
Baca juga: Peras Anak Buah sejak 2021, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Terima Setoran Rp 2,93 Miliar
Karena itu, KPK membuka peluang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang disinyalir terlibat dalam kasus ini, termasuk ke Wardoyo Wijaya.
Etik, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sukoharjo Richard Tri Handoko (RCH) dan Tri Mulyo selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo kini telah ditetapkan sebagai tersanfka.
Ketiganya disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 Juli sampai 29 Juli 2026.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
