Penulis: Amsar A. Dulmanan, Dosen Mata Kuliah Sosiologi Gerakan Sosial UNUSIA.
NAHDLATUL Ulama (NU) merupakan organisasi yang memiliki karakter kepemimpinan yang khas. Berbeda dengan organisasi modern yang bertumpu pada birokrasi rasional semata, kepemimpinan NU dibangun di atas tradisi keulamaan (ulama-centered leadership) yang berakar pada otoritas keilmuan, sanad keilmuan, akhlak, dan legitimasi sosial di tengah masyarakat. Sejak didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama pesantren, kepemimpinan NU tidak hanya dipahami sebagai mekanisme organisasi, tetapi juga sebagai bentuk amanah keagamaan untuk menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, membimbing umat, sekaligus merespons perubahan sosial yang terus berkembang.
Dalam perkembangannya, NU menghadapi dinamika baru yang lahir dari modernisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi digital. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan bagi pola kepemimpinan tradisional yang selama ini bertumpu pada kharisma ulama. Di satu sisi, NU dituntut tetap menjaga otoritas moral dan tradisi pesantren sebagai sumber legitimasi. Namun di sisi lain, organisasi ini juga dituntut mengembangkan tata kelola yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, kepemimpinan NU saat ini berada pada persimpangan antara mempertahankan warisan tradisi keulamaan dan melakukan inovasi kelembagaan agar tetap relevan dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.
Menurut Greg Fealy (2004), dalam "Islamic Radicalism in Indonesia: A Faltering Revival" — di dalam K. Kesavapany (Ed.), Southeast Asian Affairs 2004 (Singapore: ISEAS Publishing) — kekuatan utama NU terletak pada jaringan ulama pesantren yang mampu membangun hubungan emosional dengan masyarakat melalui otoritas keagamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kepemimpinan ulama tidak hanya didasarkan pada struktur formal organisasi, melainkan juga pada pengakuan sosial (social recognition) yang tumbuh dari kapasitas keilmuan, integritas moral, dan pengabdian kepada umat. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan dalam NU lebih bersifat kultural daripada administratif.
Karakter tersebut menjadikan NU mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan politik sejak masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi. Berbeda dengan organisasi politik yang sering mengalami fragmentasi akibat perebutan kekuasaan, kohesi organisasi NU dipelihara melalui modal simbolik yang dimiliki para kiai. Karisma, otoritas keilmuan, serta jaringan pesantren membentuk mekanisme integrasi sosial yang memungkinkan konflik politik dikelola tanpa merusak identitas kolektif organisasi. Dengan demikian, penghormatan kepada kiai tidak hanya merupakan praktik keagamaan, tetapi juga menjadi mekanisme reproduksi legitimasi dan stabilitas kelembagaan. Tradisi musyawarah, bahtsul masail, dan penghormatan terhadap sanad keilmuan menjadi fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
Seperti ditegaskan Bourdieu (1991) dalam bukunya "Language and Symbolic Power" (Cambridge: Polity Press), bahwa otoritas sosial tidak hanya bertumpu pada kekuasaan formal, tetapi juga pada modal simbolik yang diakui dan dilegitimasi oleh komunitas. Dalam konteks Nahdlatul Ulama, penghormatan kepada para kiai merupakan bentuk pengakuan atas modal simbolik tersebut, yang berfungsi menjaga kohesi organisasi, memperkuat legitimasi kepemimpinan, dan meredam potensi konflik internal.
