REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai implementasi kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui marketplace atau lokapasar perlu diiringi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku usaha mampu beradaptasi sekaligus menjaga keberlanjutan usahanya.
Ketua Bidang UMKM Apindo Ronald Walla mengatakan banyak pelaku UMKM mengalami peningkatan omzet, tetapi belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai. Kondisi tersebut membuat mereka tetap berpotensi merugi setelah memperhitungkan biaya operasional dan kewajiban perpajakan.
Baca Juga
Laba Bank Mega Syariah Tumbuh 17,56 Persen, Pembiayaan Tembus Rp 10 Triliun
Jaga Pasokan Listrik, Pengawasan DMO Batu Bara Perlu Perketat
Prosesi Pemakaman Ali Khamenei Usai, Begini Sumpah Mojtaba untuk Membalas Kematian Ayahnya
"Supaya efektif perlu ada dua hal. Kebijakannya bisa jalan, tetapi peningkatan kapasitas dan pengelolaan keuangan juga harus berjalan," kata Ronald kepada wartawan usai kickoff Diplomat Success Challenge 2026 di Jakarta, dikutip Ahad (12/7/2026).
Menurut Ronald, pendampingan terhadap UMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan literasi keuangan hingga penguatan kemampuan menjalankan usaha. Ia menilai kebutuhan utama pelaku UMKM bukan semata pembiayaan, melainkan informasi pasar dan akses pasar agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Apindo juga mendorong pemerintah memperkuat ekosistem pendukung perpajakan bagi UMKM, termasuk dengan memperbanyak konsultan pajak yang melayani pelaku usaha mikro dan kecil. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus memudahkan pelaku usaha memenuhi kewajibannya.
