Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) tengah mematangkan pemetaan komoditas di atas lahan Reforma Agraria seluas 1.800 hektare di Halmahera Selatan, Maluku Utara untuk mendukung upaya hilirisasi kelapa.
Kepala Divisi Perencanaan Strategis Badan Bank Tanah, Gatot Trihargo menjelaskan alokasi Reforma Agraria untuk mendukung sektor industri ini diharapkan akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau Reforma Agraria hanya dibagikan ke masyarakat tanpa dialokasikan untuk dukungan untuk alokasi industri, tidak akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, dikutip Minggu (12/7/2026).
Dia menuturkan, pihaknya telah meneken kerja sama dengan beberapa calon ivestor terkait rencana pembangunan pabrik hilirisasi kelapa di Halmahera Selatan.
Dalam laporannya, dari total 1.800 Ha lahan untuk program Reforma Agraria di wilayah Halmahera Selatan, sebesar 200 Ha akan segera dialokasikan untuk pembangunan pabrik hilirisasi kelapa.
Sebelum proyek dimulai, BBT juga memastikan bakal melakukan pengawalan ketat terkait aspek ketenagakerjaan dan kesiapan sosial agar kehadiran investasi baru ini dapat diterima dengan baik oleh komunitas sekitar.
Baca Juga
- Ekspor Kelapa Sumsel Bergeliat, Akses Permodalan Diupayakan
- Kelapa Sawit Kaltim Kecipratan Berkah dari Kebijakan B50
- Cerita Ambisi Prabowo Ingin Terapkan Solar dari Kelapa Sawit 100 Persen
“Kita dengan perusahaan signing dulu untuk memastikan bahwa supply kelapanya itu terjangkau yang penting, saat ini BBT akan memastikan pasokan daripada kelapa itu terjaga. Yang penting bagi investor, mereka punya kepastian suplai kelapanya, terus kemudian pekerja yang ada di situ," tambahnya.
Saat dikonfirmasi mengenai identitas badan usaha dan potensi nilai investasi yang bakal digulirkan, Gatot masih belum merinci. Dia menekankan hal itu saat ini masih dalam tahap kalkulasi bersama stakeholder terkait.
Untuk diketahui, pemerintah memang saat ini tengah menyiapkan ekosistem untuk mendorong upaya hilirisasi komoditas kelapa nasional. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan devisa negara.
Mentan Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa komoditas kelapa dinilai memiliki potensi ekonomi luar biasa apabila diolah di dalam negeri. Mengingat, saat ini Indonesia masih mengekspor kelapa dalam bentuk bahan mentah (gelondongan) hingga 2,8 juta ton per tahun dengan nilai Rp24 triliun.
Amran menuturkan, apabila kelapa yang selama ini diekspor mentah diolah menjadi produk turunan seperti santan (coconut milk), minyak kelapa murni (VCO), atau produk turunannya, maka nilai ekonominya bisa meningkat hingga 100 kali lipat.
“Kita hitung rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, 50%, itu sudah bisa menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru dari kelapa,” kata Amran saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).
Selain meningkatkan devisa, kebijakan ini juga diharapkan menciptakan rantai pasok industri yang lebih panjang, memperluas lapangan kerja, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil kelapa seperti Sulawesi, Maluku, dan Sumatra.
