Pemerintah diminta segera mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Esti, pemenuhan kebutuhan guru harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan agar profesi guru kembali diminati masyarakat. Pembukaan formasi guru dalam jumlah besar tidak akan menjadi solusi jangka panjang apabila pemerintah belum memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi para tenaga pendidik.
Menurut Legislator PDIP tersebut, gaji yang layak dan jaminan sosial merupakan faktor penting untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi guru.
"Orang akan enggan menjadi guru ketika tingkat kesejahteraannya diabaikan. Maka, hak guru untuk mendapatkan gaji yang layak dan jaminan sosial menjadi poin krusial yang wajib dipenuhi agar masyarakat kembali tertarik menekuni profesi ini," ujar Esti.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan kekurangan guru tidak hanya terjadi di wilayah terpencil, tetapi juga di daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan. Esti menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih mengalami kekurangan sekitar 1.600 guru di tingkat provinsi.
"Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai kota pendidikan saja, untuk tingkat provinsinya masih kekurangan 1.600 guru. Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain. Karena itu, pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan," katanya.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi tenaga pendidik di Indonesia, Komisi X DPR RI berencana meminta data resmi terkait jumlah guru yang mengundurkan diri dalam beberapa tahun terakhir. Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah persoalan kesejahteraan menjadi salah satu penyebab berkurangnya minat masyarakat terhadap profesi guru.
Selain itu, Esti menilai pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T. Menurutnya, kondisi geografis dan jumlah peserta didik di daerah tersebut tidak dapat disamakan dengan sekolah di wilayah perkotaan.
"Di daerah 3T, kita tidak bisa menuntut jumlah murid per kelas sama dengan daerah normal. Bisa jadi satu kelas hanya berisi tiga siswa karena lokasinya yang sangat terpencil. Oleh sebab itu, penanganan daerah 3T harus diberikan kekhususan," tegasnya.
Di sisi lain, Esti juga mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan pendidikan yang tengah disiapkan, termasuk program Sekolah Rakyat, dirancang secara matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem pendidikan yang telah berjalan.
Baca Juga: Makin Banyak Investor Asing Mendekat ke Danantara, Rosan Ungkap Peran Prabowo
Ia menilai pemerintah perlu melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi persoalan, seperti penggabungan sekolah (regrouping) maupun redistribusi guru, sehingga kebijakan baru tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan pendidikan.
"Kita berharap berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah saat ini benar-benar mampu memperkuat sistem pendidikan nasional, sekaligus menjadi jawaban konkret atas persoalan kronis kekurangan guru dan ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia," pungkas Esti.
