KOMPAS.com – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tri Tito Karnavian mengajak seluruh pengurus dan kader PKK memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
Langkah tersebut penting dilakukan karena 10 Program Pokok PKK selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan menjadi bagian dari upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.
Ajakan itu disampaikan Tri dalam acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-54 Tahun 2026 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).
Acara tersebut mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”.
Tri menyampaikan, tema tersebut menegaskan komitmen gerakan PKK untuk memperkuat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK karena sejalan dengan Asta Cita. Hal ini menjadi kontribusi nyata gerakan PKK menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Tri Tito Dorong Pengurus TP PKK Kawal Program Prioritas Pemerintah
“Hal itu selaras dengan Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Tri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (12/7/2026).
Tri mengatakan, PKK memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Peran tersebut telah diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
Regulasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 yang mengamanatkan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis PKK Tahun 2025-2029 agar selaras dengan RPJMN 2025-2029.
Berdasarkan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026, terdapat 6.364.671 kader PKK yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, serta 83.762 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Jaringan tersebut menjadi salah satu kekuatan utama PKK dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan serta modal sosial yang sangat besar untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Baca juga: Peduli Warga Terdampak Kebakaran TPA Jatiwaringin, TP PKK Salurkan Bantuan Logistik
Untuk mengoptimalkan potensi itu, Tri mendorong penguatan koordinasi antara TP-PKK daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Koordinasi tersebut diperlukan agar program PKK dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Meski pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, lanjut Tri, gerakan PKK harus tetap konsisten mendukung berbagai program pemerintah.
“Dengan demikian, keberhasilan program PKK tidak hanya berdampak bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga turut meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Tri juga melaporkan sejumlah capaian dalam rangkaian peringatan HKG PKK Ke-54.
