Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjuk kawasan Rest Area Jalan Tol Km 88 dan Masjid At-Thohir di Kota Depok sebagai proyek percontohan (pilot project) penataan infrastruktur pariwisata yang memenuhi standarisasi ramah Muslim internasional.
"Pariwisata hari ini tidak bisa dikelola dengan cara yang lama, tapi harus dibangun dengan data yang kuat, kebijakan yang tepat, kolaborasi yang luas dan pendekatan yang inklusif," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam keterangan di Bandung, Minggu.
Erwan menjelaskan, sebagai wilayah dengan basis 97 persen penduduk beragama Islam, Jawa Barat memiliki urgensi besar untuk merombak tata kelola wisatanya demi menggaet pasar global, terutama pelancong asal Malaysia, Singapura, hingga Timur Tengah.
Melalui integrasi data Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN), pemprov kini dapat memetakan investasi pariwisata berbasis data yang akurat dan terverifikasi.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menjelaskan langkah taktis penunjukan ini ditetapkan seiring dengan peluncuran ajang Smiling West Java-Muslim Friendly Tourism (SWJ-MFT) Award 2026 serta publikasi capaian Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) Jawa Barat di Masjid At-Thohir, Kota Depok, Kamis (9/7).
Iendra menjelaskan bahwa proyek di Rest Area Km 88 akan berfokus pada standarisasi sarana prasarana ibadah serta kurasi ketat terhadap kuliner halal. Sementara itu, Masjid At-Thohir diproyeksikan dan ditetapkan sebagai salah satu daya tarik wisata religi utama di Jawa Barat lewat intervensi digitalisasi pelayanan.
"Kegiatan ini bukan sekadar ajang penghargaan, namun momentum untuk meningkatkan standarisasi melalui pendampingan dan workshop pelatihan intensif terkait hospitality," ucap Iendra.
Baca juga: 15 provinsi dikembangkan sebagai destinasi wisata ramah Muslim
Baca juga: Sarana wisata ramah Muslim di Indonesia dinilai unggul
Ia menjelaskan, untuk memperluas ekosistem ini, SWJ-MFT Award 2026 membuka kompetisi standarisasi ramah Muslim yang mencakup delapan kategori operasional.
Delapan kategori itu yakni, Kabupaten/Kota Pariwisata Ramah Muslim, Hotel Ramah Muslim, Restoran Ramah Muslim, Daya Tarik Wisata Alam Ramah Muslim, Daya Tarik Wisata Warisan Budaya Ramah Muslim, Daya Tarik Wisata Buatan Ramah Muslim, Desa Wisata Ramah, dan Mall Ramah Muslim.
Adapun pemerintah pusat, melalui plt Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Pahlevi, memberikan apresiasi penuh dan menilai langkah akselerasi Jabar ini layak menjadi barometer bagi provinsi lain di Indonesia dalam mengembangkan destinasi ramah Muslim terpadu.
Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, meluruskan stigma pasar dengan menegaskan bahwa konsep ramah Muslim bukan dibentuk untuk membatasi ruang gerak industri kreatif.
"Pariwisata ramah Muslim bukan untuk membatasi wisata tetapi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Selain itu, menguatkan destinasi unggulan, indah dan aman, nyaman, inklusif dan berkelas dunia di Jabar," kata Chandra.
Baca juga: Kemenpar: Indonesia harus garap pasar besar wisatawan muslim dunia
Baca juga: Kemenpar-BPJPH akselerasi sertifikasi halal di 1.500 desa wisata
"Pariwisata hari ini tidak bisa dikelola dengan cara yang lama, tapi harus dibangun dengan data yang kuat, kebijakan yang tepat, kolaborasi yang luas dan pendekatan yang inklusif," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam keterangan di Bandung, Minggu.
Erwan menjelaskan, sebagai wilayah dengan basis 97 persen penduduk beragama Islam, Jawa Barat memiliki urgensi besar untuk merombak tata kelola wisatanya demi menggaet pasar global, terutama pelancong asal Malaysia, Singapura, hingga Timur Tengah.
Melalui integrasi data Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN), pemprov kini dapat memetakan investasi pariwisata berbasis data yang akurat dan terverifikasi.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menjelaskan langkah taktis penunjukan ini ditetapkan seiring dengan peluncuran ajang Smiling West Java-Muslim Friendly Tourism (SWJ-MFT) Award 2026 serta publikasi capaian Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) Jawa Barat di Masjid At-Thohir, Kota Depok, Kamis (9/7).
Iendra menjelaskan bahwa proyek di Rest Area Km 88 akan berfokus pada standarisasi sarana prasarana ibadah serta kurasi ketat terhadap kuliner halal. Sementara itu, Masjid At-Thohir diproyeksikan dan ditetapkan sebagai salah satu daya tarik wisata religi utama di Jawa Barat lewat intervensi digitalisasi pelayanan.
"Kegiatan ini bukan sekadar ajang penghargaan, namun momentum untuk meningkatkan standarisasi melalui pendampingan dan workshop pelatihan intensif terkait hospitality," ucap Iendra.
Baca juga: 15 provinsi dikembangkan sebagai destinasi wisata ramah Muslim
Baca juga: Sarana wisata ramah Muslim di Indonesia dinilai unggul
Ia menjelaskan, untuk memperluas ekosistem ini, SWJ-MFT Award 2026 membuka kompetisi standarisasi ramah Muslim yang mencakup delapan kategori operasional.
Delapan kategori itu yakni, Kabupaten/Kota Pariwisata Ramah Muslim, Hotel Ramah Muslim, Restoran Ramah Muslim, Daya Tarik Wisata Alam Ramah Muslim, Daya Tarik Wisata Warisan Budaya Ramah Muslim, Daya Tarik Wisata Buatan Ramah Muslim, Desa Wisata Ramah, dan Mall Ramah Muslim.
Adapun pemerintah pusat, melalui plt Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Pahlevi, memberikan apresiasi penuh dan menilai langkah akselerasi Jabar ini layak menjadi barometer bagi provinsi lain di Indonesia dalam mengembangkan destinasi ramah Muslim terpadu.
Senada dengan hal itu, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, meluruskan stigma pasar dengan menegaskan bahwa konsep ramah Muslim bukan dibentuk untuk membatasi ruang gerak industri kreatif.
"Pariwisata ramah Muslim bukan untuk membatasi wisata tetapi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Selain itu, menguatkan destinasi unggulan, indah dan aman, nyaman, inklusif dan berkelas dunia di Jabar," kata Chandra.
Baca juga: Kemenpar: Indonesia harus garap pasar besar wisatawan muslim dunia
Baca juga: Kemenpar-BPJPH akselerasi sertifikasi halal di 1.500 desa wisata
