Presiden Prabowo menilai ekonomi Indonesia dalam 30 tahun belakangan sudah dikuasai paham neoliberal. Hal itu menurutnya juga bertentangan dengan UUD 1945.
“Di masa 30 tahun yang terakhir ini, kita melihat ekonomi Indonesia dikuasai oleh paham ekonomi neoliberal yang sesungguhnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Prabowo dalam perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) di Indonesia Area, Jakarta pada Minggu (12/7).
Dia merupakan salah satu orang yang sejak awal berpikir bahwa konsep ekonomi neoliberal tak akan berhasil untuk membawa kesejahteraan pada rakyat. Ia juga tak percaya soal konsep bahwa kekayaan global hanha dipegang oleh segelintir kecil golongan saja.
“Jadi ada paham. Pahamnya neolib, kalau ko miskin itu salah kamu. Iya itu pemikiran mereka dan paham neolib itu mengatakan 'biarlah yang kaya hanya 1 persen'. Kalau mereka kaya nanti lama-lama kekayaannya akan menetes ke bawah. Trickle down effect. Saya tanya. Kalian percaya nggak akan netes ke bawah?” ujarnya.
Prabowo juga menjelaskan bahwa negara-negara barat saat ini sudah meninggalkan teori tersebut. Mulai dari Amerika, Inggris, hingga Eropa Barat.
"Hanya di kita, saya enggak tahu ada orang-orang pintar yang entah terlalu pintar atau apa. Saya enggak ngerti,” kata Prabowo.
Karena itu, Prabowo memang menginginkan ekonomi Indonesia harus berlandaskan pada ekonomi kerakyatan yang sudah dirancang para pendiri bangsa.
“Cukup lama kita berjuang untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke arah yang dirancang oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Yaitu ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, ekonomi dimana semua unsur harus berperan dan harus diberi kesempatan,” kata Prabowo.
