Malang: Pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Noval Adib menilai pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan baku biodisel melalui Program B50 mampu memunculkan efek ganda bagi perekonomian domestik.
"Ini menggerakkan perekonomian dan jelas positif bagi APBN tapi banyak sektor pula yang dalam waktu serentak ikut bergerak, seperti sektor kelapa sawit itu sendiri, kemudian sektor distribusi, hingga sektor mesin pengolahannya," kata Noval di Kota Malang, dikutip dari Antara, Minggu, 12 Juli 2026.
Menurut dia, implementasi B50 mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah sehingga mencegah pembengkakan belanja pada APBN.
Langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah pun disebutnya menjadi bagian strategi mengoptimalkan potensi dalam negeri yang akan menjadi kunci penting menuju kemandirian energi.
"Kalau kita bisa lebih mandiri dengan menggunakan bahan bakar kelapa sawit atau crude palm oli (CPO) tentunya akan menekan beban anggaran," ujarnya.
Namun, ia tetap mengingatkan kepada pemerintah agar selalu cermat dan berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antar suplai di pasar domestik, sebab CPO telah menjadi komoditas utama untuk produksi minyak goreng yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Baca Juga :
Program B50 Diyakini akan Perkuat Ketahanan Energi Indonesia(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com) Jaga tata kelola pasokan Menurut dia, pemerintah perlu tata kelola pasokan dengan baik, sehingga tak sampai memunculkan persoalan perebutan bahan baku antara industri biodisel dan pangan akibat peningkatan kebutuhan terhadap suatu komoditas.
Kepastian pasokan untuk dua industri tersebut menjadi jalan dalam meminimalkan potensi inflasi.
Noval juga menekankan potensi biaya tersembunyi pada setiap dinamika yang muncul karena kebijakan baru, misalnya berupa dampak sosial atau ketimpangan antarsektor industri.
"Standardisasi, monitoring, pengendalian, serta evaluasi ketika dijalankan benar-benar dilaksanakan dengan disiplin, supaya kebijakan B50 yang tujuannya mulia untuk mengurangi ketergantungan minyak dunia ini bisa sukses, maka pelaksanaannya juga harus benar," ujar dia.
Pemerintah dikatakannya harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang notabene merupakan konsumen bahan bakar.
Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah kesimpangsiuran isu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pasokan bahan bakar minyak (BBM).
"Masyarakat sebetulnya yang penting tahu BBM itu tersedia dengan harga terjangkau, jangan sampai pakai B50 malah harganya lebih mahal dari solar biasa karena secara ekonomi akan membebani masyarakat," tutur dia.
