Rembuk Warga NU Kritik Diplomasi Internasional PBNU, Singgung Humanitarian Islam

jpnn.com, JAKARTA - Forum Bersama Nahdliyin (Forbes) NU 26 menggelar Rembuk Warga NU se-Jabodetabek Seri 3 di Setahun Kemarin Coffee, Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Minggu (12/7).

Forum yang mengangkat tema "NU di Tengah Badai Dunia Baru: Menggugat Arah Diplomasi PBNU & Jebakan Normalisasi Israel" itu membahas arah diplomasi internasional PBNU, tata kelola organisasi, hingga sikap NU dalam merespons dinamika geopolitik global.

BACA JUGA: Nahdiyin Gelar Rembug Warga NU untuk Bahas Arah Diplomasi PBNU

Hadir sebagai pembicara pengamat politik dari The Australian National University (ANU) Prof. Greg Fealy, akademisi Prof Hanief Saha Ghafur, dan Ketua Program Studi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara.

Dalam pemaparannya, Greg Fealy menilai sejumlah inisiatif diplomasi internasional yang digagas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, seperti Religion Twenty (R20) dan Humanitarian Islam, belum memberikan dampak signifikan bagi warga Nahdliyin di tingkat akar rumput.

BACA JUGA: Muktamar ke-35 PBNU di Tambakberas, Gus Ma’shum: Karamah dari Kiai Wahab

Menurut Greg, berbagai agenda internasional tersebut perlu diimbangi dengan penguatan basis sosial-keagamaan agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

"Saya menilai tidak banyak karya dari inisiatif-inisiatif diplomatis Gus Yahya, terutama untuk NU. Lebih baik Gus Yahya lebih banyak memperhatikan usaha-usaha yang menitikberatkan pada kepentingan NU," kata Greg.

BACA JUGA: Edukasi Keuangan Pindar Mengajar, Kredit Pintar & AFPI Hadir di Universitas Islam Malang

Greg juga menyoroti penunjukan Holland Taylor yang pernah menempati posisi strategis di lingkungan PBNU. Menurut dia, langkah tersebut problematis karena dinilai tidak didukung pemahaman yang memadai mengenai Islam, sejarah Islam Indonesia, maupun perkembangan dunia Islam.

"Peranan Holland Taylor menurut saya sangat problematis di kepengurusan PBNU. Karena pemahaman beliau tentang Islam, isu Islam, sejarah Islam di Indonesia, dan juga dunia sangat tipis," ujarnya.

Sementara itu, Robi Sugara menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi masyarakat sipil, termasuk dalam menjalankan diplomasi internasional.

Dia mengingatkan ketergantungan pada pendanaan negara berpotensi memengaruhi kebebasan organisasi dalam menyampaikan sikap terhadap berbagai persoalan kemanusiaan dan isu global.

Adapun Hanief Saha Ghafur menyoroti perlunya penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan prinsip good governance, pengawasan internal yang efektif, serta mekanisme perlindungan kelembagaan.

Menurutnya, penguatan organisasi dari dalam merupakan prasyarat sebelum NU memperluas perannya di tingkat internasional.

Forum itu juga membahas isu Palestina dan wacana normalisasi hubungan dengan Israel.

Para pembicara berpandangan NU perlu tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina sesuai nilai-nilai perjuangan organisasi.

Dalam konteks tersebut, Robi mengusulkan agar semangat Fatwa Resolusi Jihad dipahami kembali sebagai landasan moral dalam membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk penindasan.

Sebagai hasil diskusi, peserta Rembuk Warga NU Seri 3 menyampaikan sembilan rekomendasi kepada PBNU.

Rekomendasi itu meliputi penguatan mekanisme pengawasan organisasi, pengembalian orientasi organisasi pada khittah NU, penguatan kemandirian pembiayaan, evaluasi diplomasi internasional agar lebih berbasis kebutuhan warga, optimalisasi fungsi Majelis Tahkim dan Dewan Etik, peningkatan transparansi pendanaan, penguatan tata kelola organisasi, memastikan setiap program strategis memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, serta revitalisasi sistem kaderisasi untuk memperkuat kapasitas kader NU. (kkp/jpnn)