PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi serius dan konfrontasi militer yang kembali terjadi di kawasan Teluk, termasuk serangan Iran terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz, serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran, dan serangan-serangan Iran terhadap sejumlah target di negara-negara tetangga, ungkap juru bicara sang sekjen pada Minggu (12/7).
Sekjen PBB tersebut menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri secara maksimal, menghindari tindakan eskalatif lebih lanjut, dan mengambil langkah-langkah segera untuk meredakan ketegangan, ujar Stephane Dujarric, juru bicara Guterres, dalam sebuah pernyataan.
"Seluruh serangan ini harus dihentikan," kata pernyataan tersebut.
Pernyataan itu memaparkan sang sekjen menegaskan kembali bahwa berulangnya permusuhan berskala penuh akan menghadirkan konsekuensi yang menimbulkan malapetaka bagi masyarakat di kawasan tersebut, perdamaian dan keamanan internasional, serta perekonomian global. Guterres juga mempertegas perlunya pemulihan kebebasan navigasi sepenuhnya di Selat Hormuz.
"Sekjen mendesak Iran dan AS agar segera melanjutkan kembali perundingan dan menyelesaikan isu-isu yang belum terselesaikan melalui diplomasi," imbuh pernyataan tersebut.
Sekjen PBB tersebut menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri secara maksimal, menghindari tindakan eskalatif lebih lanjut, dan mengambil langkah-langkah segera untuk meredakan ketegangan, ujar Stephane Dujarric, juru bicara Guterres, dalam sebuah pernyataan.
"Seluruh serangan ini harus dihentikan," kata pernyataan tersebut.
Pernyataan itu memaparkan sang sekjen menegaskan kembali bahwa berulangnya permusuhan berskala penuh akan menghadirkan konsekuensi yang menimbulkan malapetaka bagi masyarakat di kawasan tersebut, perdamaian dan keamanan internasional, serta perekonomian global. Guterres juga mempertegas perlunya pemulihan kebebasan navigasi sepenuhnya di Selat Hormuz.
"Sekjen mendesak Iran dan AS agar segera melanjutkan kembali perundingan dan menyelesaikan isu-isu yang belum terselesaikan melalui diplomasi," imbuh pernyataan tersebut.
