Republik ini hidup dari orang-orang yang pandai menunda. Mereka menunda berobat. Menunda tidur. Menunda pulang. Menunda marah. Menunda cita-cita anaknya. Mereka jarang masuk pidato ekonomi. Mereka lebih sering muncul sebagai angka, tenaga kerja, penerima bantuan, konsumen, mitra aplikasi, kelompok rentan, atau pemilih.
Di simpang kota, pengemudi ojek daring menatap layar ponsel. Ia bekerja, tapi juga menunggu. Di rumah kontrakan, seorang ibu menghitung uang belanja sebelum menentukan lauk yang bisa bertahan dua hari. Di kawasan industri, buruh pulang dengan tubuh lejar dan upah yang cepat habis. Di desa yang masuk peta proyek, keluarga menerima angka ganti rugi, lalu kehilangan kebun, makam, sungai, warung, dan tetangga.
Ekonomi menyebut mereka produktif ketika mereka bekerja. Politik menyebut mereka rakyat ketika suara mereka berguna. Pasar menyebut mereka konsumen ketika mereka membeli. Setelah itu, mereka kembali memikul hidup masing-masing. Mereka membuat republik bergerak, tapi jarang menentukan arahnya.
Indonesia membutuhkan pertumbuhan. Tanpa ekonomi yang bergerak, negara silang selimpat membiayai sekolah, puskesmas, jalan, subsidi, dan perlindungan sosial. Masalahnya, pertumbuhan sering datang dengan bahasa yang terlalu rapi.
Ia berbicara tentang investasi, hilirisasi, produktivitas, efisiensi, digitalisasi, dan daya saing. Bahasa itu perlu. Namun bahasa itu sering gagal menangkap biaya paling dekat, yaitu waktu hidup manusia.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal I-2026. Angka itu memberi pemerintah alasan untuk percaya diri. Pada Februari 2026, penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68%. Rata-rata upah buruh tercatat Rp3,29 juta.
Angka itu penting. Tetapi angka itu belum cukup. BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2025 masih 23,36 juta orang, atau 8,25% dari penduduk Indonesia. Gini ratio pada periode yang sama sebesar 0,363. Ketimpangan memang menurun. Akan tetapi penurunan angka tidak otomatis menghapus rasa sempit di dapur, antrean rumah sakit, cicilan motor, tagihan kontrakan, dan utang warung.
Masalah ekonomi politik kita tidak berhenti pada pertanyaan apakah ekonomi tumbuh. Pertanyaan yang lebih jujur berbunyi lain. Siapa yang menanggung lelah agar ekonomi itu tumbuh?
Waktu Hidup yang DiperasNeferti X. M. Tadiar memberi kosakata yang tajam untuk membaca soal ini. Dalam Remaindered Life (Duke University Press), ia mengajak pembaca melihat kapitalisme kontemporer melalui life-times, waktu hidup yang mencakup kerja, perawatan, mobilitas, hubungan sosial, rasa sakit, kecemasan, dan daya bertahan.
Kapitalisme tidak cukup kita pahami sebagai mesin yang mengambil tenaga kerja. Ia mengambil waktu menunggu, waktu merawat, waktu berpindah, waktu berutang, dan waktu memperbaiki hidup yang terus retak.
Konsep itu terasa dekat dengan Indonesia hari ini. Seorang pengemudi platform tidak menjual jasa antar semata. Ia menyerahkan waktu tunggu, risiko kecelakaan, bensin, cicilan motor, kuota internet, dan kesehatan tubuh. Ia disebut mitra, tapi aplikasi menentukan ritme kerjanya. Ia tampak bebas karena tidak punya atasan. Namun ia berhadapan dengan sistem yang menghitung performa tanpa mendengar alasan.
Seorang ibu dari keluarga pekerja juga menopang ekonomi. Ia mengatur uang sekolah, listrik, lauk, obat, kuota internet anak, dan utang kecil. Ia jarang disebut pekerja. Padahal ia menjalankan manajemen krisis setiap hari. Banyak keluarga bertahan karena perempuan menekan kebutuhan sendiri. Mereka mengurangi porsi, mengubah menu, menunda pengobatan, dan membuat kekurangan terlihat seperti kecukupan.
Tadiar menyebut disposable life untuk hidup yang dibuat tersedia guna menopang hidup lain yang dianggap lebih bernilai. Ia menunjukkan bagaimana hidup yang dianggap bisa dibuang justru menjadi dasar bagi kehidupan global yang menikmati kenyamanan, mobilitas, dan akumulasi. Di Indonesia, pola itu tampak pada pekerja informal, buruh harian, pekerja rumah tangga, petani kecil, nelayan, warga kampung kota, dan masyarakat adat yang ruang hidupnya terus menyempit.
Negara yang Menyederhanakan HidupPembangunan sering menyederhanakan kehidupan menjadi angka. Tanah berubah menjadi nilai kompensasi. Hutan berubah menjadi konsesi. Sungai berubah menjadi jalur logistik. Kampung berubah menjadi kawasan. Warga berubah menjadi pihak terdampak.
Padahal hidup tidak sesederhana itu. Tanah memuat hubungan. Ada makam orangtua. Ada jalan kecil ke rumah tetangga. Ada warung tempat orang berutang tanpa rasa malu. Ada pohon yang memberi teduh. Ada sungai tempat anak belajar membaca musim. Ketika negara hanya menghitung harga tanah, negara gagal membaca harga kehilangan.
Kekeliruan ini sering muncul karena pembangunan memakai kacamata proyek. Ia bertanya berapa hektare lahan tersedia, berapa nilai investasi masuk, berapa tenaga kerja terserap, dan berapa persen pertumbuhan naik. Pertanyaan itu sah. Namun pertanyaan itu belum menyentuh inti. Apakah warga punya pilihan? Apakah mereka memahami risiko? Apakah kehidupan baru setelah proyek lebih layak? Apakah perempuan, anak, lansia, dan pekerja informal ikut dihitung?
Kebijakan publik yang baik harus turun ke pertanyaan konkret. Berapa lama pekerja menempuh perjalanan ke tempat kerja? Berapa biaya kesehatan yang keluarga tanggung sendiri? Berapa banyak pekerja informal punya jaminan kecelakaan? Berapa banyak keluarga kehilangan sumber air setelah proyek masuk? Berapa banyak perempuan menanggung kerja perawatan tanpa dukungan negara?
Pertumbuhan yang tidak menjawab pertanyaan itu mudah berubah menjadi mesin yang rapi di laporan, tapi kasar di kehidupan.
Politik yang Menghitung KepalaPolitik kita memahami orang kecil dengan cara yang ketang. Dalam pemilu, mereka menjadi suara. Dalam krisis, mereka menjadi penerima bantuan. Dalam pembangunan, mereka menjadi pihak terdampak. Dalam survei, mereka menjadi responden. Mereka jarang hadir sebagai pemilik pengetahuan tentang hidup mereka sendiri.
Demokrasi memang memberi hak memilih. Walakin ekonomi sehari-hari sering mencabut hak untuk hidup tanpa takut. Takut sakit karena biaya berobat mahal. Takut kehilangan order. Takut kontrak tidak diperpanjang. Takut harga beras naik. Takut anak putus sekolah. Takut tanah berubah status. Takut besok tidak ada pemasukan.
Di titik ini, bansos tidak cukup. Subsidi tidak cukup. Pelatihan kerja tidak cukup. Semua itu perlu, tapi tidak boleh menjadi pengganti keadilan struktural. Negara perlu memastikan kerja memberi perlindungan. Proyek harus menjaga ruang hidup. Pasar tidak boleh mengambil seluruh waktu manusia.
Kita membutuhkan regulasi platform yang mengakui risiko pengemudi dan kurir. Kita membutuhkan jaminan sosial yang benar-benar menjangkau pekerja informal. Kita membutuhkan penilaian proyek yang menghitung kehilangan sosial, bukan sekadar nilai tanah. Kita membutuhkan data kemiskinan yang membaca utang rumah tangga, beban perawatan, biaya transportasi, dan kerentanan kesehatan.
Sisa yang MenyelamatkanTadiar menyebut remaindered life sebagai kehidupan yang tidak habis oleh hitungan nilai. Ia muncul dalam praktik hidup yang tidak sepenuhnya terserap kapital dan kekuasaan. Ia bukan program politik resmi. Ia juga bukan bahan baru untuk dimanfaatkan. Ia tampak dalam tindakan kecil ketika orang menjaga hidup bersama tanpa menunggu perintah (Tadiar, 2022, hlm. 331).
Di Indonesia, kita mengenalnya dalam bentuk yang sangat sehari-hari. Warung memberi utang tanpa kontrak. Tetangga menitipkan anak tanpa tarif. Keluarga mengirim uang tanpa bunga. Warga datang saat sakit, kematian, kebakaran, atau banjir. Buruh saling mengabari lowongan. Pedagang kecil saling menjaga lapak. Ibu-ibu membuat arisan menjadi jaring pengaman.
Semua itu jarang masuk neraca ekonomi. Tetapi banyak keluarga akan roboh tanpa praktik kecil itu. Di sana ada ekonomi yang bekerja tanpa nama resmi. Ada politik yang bergerak tanpa panggung. Ada etika sosial yang bertahan tanpa spanduk.
Kita tidak perlu meromantisasi kemiskinan. Utang warung bukan kebijakan sosial. Arisan bukan pengganti negara. Gotong royong tidak boleh menjadi alasan pemerintah membiarkan warga menyelamatkan diri sendiri. Justru karena orang kecil terlalu sering menyelamatkan hidupnya sendiri, negara harus berhenti memuji ketahanan mereka sebagai dalih untuk menunda perlindungan.
Hidup Sebelum AngkaPertumbuhan tetap perlu. Walakin ukuran kemajuan harus berubah. Pemerintah tidak cukup bertanya berapa persen ekonomi tumbuh. Pemerintah harus bertanya berapa banyak hidup yang tidak rusak ketika ekonomi tumbuh.
Ekonomi yang sehat tidak memaksa manusia menjual seluruh waktunya untuk bertahan. Politik yang waras tidak memperlakukan warga sebagai suara lima tahunan. Pembangunan yang adil tidak cukup membangun jalan, pabrik, pelabuhan, dan kawasan industri. Ia harus menjaga manusia agar tidak habis di sepanjang jalan menuju pertumbuhan.
Hidup yang tidak lulus seleksi pertumbuhan sedang memberi pelajaran penting. Manusia tidak lahir untuk menjadi bahan bakar ekonomi. Ekonomi lahir karena manusia ingin hidup lebih layak. Tatkala urutan itu terbalik, republik mungkin tetap tumbuh. Namun ia tumbuh dengan cara yang pelan-pelan menghabiskan orang yang menopangnya.
