Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk memberikan jawaban yang jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Pasalnya petugas BPS akan mencatat jawaban sesuai yang diberikan responden.
Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan, BPS bukan lie detector yang bisa mengetahui apakah responden jujur dengan jawaban yang diberikan. Namun ia mengimbau agar informasi yang disampaikan kepada petugas Sensus Ekonomi 2026 bisa sebenar-benarnya.
BPS hanya mencatat data yang diberikan responden apa adanya, jika A maka ditulis A. Tapi jika data yang diberikan bukan kondisi sebenarnya, maka informasi yang disampaikan oleh BPS kepada para pengambil kebijakan di negeri ini adalah informasi yang keliru dan menyesatkan, kata dia kepada Metrotvnews.com, dikutip Senin, 13 Juli 2026.
Ia mengungkapkan, jika kebijakan yang diambil pemerintah tidak tepat maka upaya mendorong ekonomi nasional juga bisa terhambat. Selain itu, informasi daya saing juga bukan menggambarkan kondisi riil di lapangan sehingga upaya peningkatan daya saing justru menjadi tidak optimal.
Pada gilirannya akan merugikan semua pihak yang akan menggunakan data tersebut. Jadi untuk kebaikan semua, jawablah pertanyaan Sensus Ekonomi 2026 dengan sejujurnya sesuai kondisi yang ada, ungkap dia.
Beberapa hal yang perlu diingat oleh masyarakat dan para pelaku usaha jika didatangi petugas sensus adalah TIR yaitu Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, Isi data dengan benar, Rahasia Terjaga, lanjut dia.
Baca Juga :
Jangan Tertipu! Begini Cara Kenali Petugas Resmi Sensus Ekonomi 2026(Ilustrasi petugas Sensus Ekonomi. ANTARA/Dian Hadiyatna) Kendala pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 BPS Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026). Kadarmanto mengatakan, kendala baik internal maupun eksternal ini langsung direspons cepat oleh BPS.
Kendala Internal untuk petugas sensus yang underperformance, sudah diganti dengan petugas baru, kata dia.
Sementara untuk kendala eksternal, ia mengakui, masih ada penolakan dari warga, maupun pelaku dan pengelola usaha. Oleh karena itu, BPS tidak berhenti mengadakan sosialisasi pentingnya sensus ekonomi kepada warga, hingga mengadakan Focus Group Discussion (FGD).
Kami juga mengedukasi masyarakat melalui media sosial (mendsos) yang dimiliki oleh seluruh kantor BPS dan mem-broadcast informasi kegiatan Sensus Ekonomi 2026 sampai dengan RT/RW di seluruh DKI Jakarta, ungkap dia.
