Mengurai Solusi Penyebab Antrean Kendaraan di SPBU Sumatra Barat

Bisnis.com, PADANG - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatra Barat mengungkap sejumlah persoalan yang menjadi penyebab antrean kendaraan yang tidak berkesudahan di sejumlah SPBU di wilayah itu.

Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto mengatakan persoalan antrean kendaraan yang begitu panjang di SPBU itu, telah disikapi oleh Pemprov Sumbar melalui koordinasi dengan Polda Sumbar. Bila dirunut kejadiannya, ada beragam persoalan di lapangan.

“Persoalannya itu mulai dari kondisi akses jalan di Sitinjau Lauik yang sering terjadi kemacetan hingga berjam-jam dan berhari-hari. Kemudian ditambah adanya perbaikan jembatan di Bungus Padang, yang membuat akses jalan jadi buka tutup dan membuat keterlambatan distribusi hingga 3 jam, serta adanya lansiran, dan diperparah penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi,” katanya, Senin (13/7/2026).

Dia menyebutkan dari persoalan itu, pengawasan hingga evaluasi dari berbagai pihak termasuk dari Pertamina harusnya bisa dijalankan secara optimal. Karena yang terjadi kini, sebatas kewenangan Pemprov Sumbar telah dilakukan, dan kemudian perlu ada kebijakan dari Pertamina.

Helmi melihat adanya kondisi antren kendaraan yang begitu panjang di SPBU, itu telah menyebabkan ketidaknyamanan pengendara yang melintasi titik-titik kawasan SPBU, akibat antrean kendaraan yang memakan badan jalan. Kondisi ini, dari Pemprov Sumbar telah melakukan koordinasi dengan balai jalan, hingga ke Dinas Perhubungan.

“Gubernur Sumbar bahkan telah bersurat ke pemerintah kabupaten dan kota, meminta untuk saling bekerja sama melakukan pengawasan di SPBU yang ada di daerah,” tegasnya.

Distribusi Kerap Terganggu

Helmi menjelaskan antrean kendaraan yang sering terlihat di SPBU di wilayah Sumbar itu, dipastikan tidak tentang kekurangan pasokan BBM, melainkan kepada keterlambatan distribusi, akibat adanya sejumlah titik yang mengganggu arus distribusi di luar jadwal.

Kondisi yang disoroti itu di jalan Sitinjau Lauik, pada Mei 2026, kondisi lalu lintas di Sitinjau Lauik kerap terjadi kecelakaan, dan hal ini membuat arus lalu lintas jadi terhambat. Tidak tanggung-tanggung, kondisi terhambat di Sitinjau Lauik bisa berjam-jam, dan menyebabkan keterlambatan distribusi BBM dari Terminal BBM Bungus ke daerah Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Solok Selatan, hingga ke Dharmasraya.

“Perjalanan truk pengangkut CPO ini sudah jadwalnya. Nah, akibat kondisi di Sitinjau Lauik itu, yang seharusnya truk sampai jam 1 siang di Solok, malah sampai jam 9 malam. Hal ini membuat kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU terjadi antrean panjang, dan hal ini hasil peninjauan ke lapangan yang telah kami lakukan juga,” ucapnya.

Kemudian, baru-baru ini ada pengerjaan perbaikan jembatan di Bungus Teluk Kabung, yang merupakan jalan lintas Sumatra tersebut, membuat lalu lintas di titik itu, diberlakukan jalan buka tutup, dimana kemacetan yang terjadi baik itu dari arah Kabupaten Pesisir Selatan ke Kota Padang dan begitu sebaliknya.

“Di Bungus itu, bukan tutup jalan, kemacetan bisa satu hingga tiga jam. Padahal lokasi Terminal BBM berada dekat dari perbaikan jembatan. Akibatnya terjadi penumpukan truk pengangkut BBM. Jadi bagi yang hendak ke Sitinjau Lauik, jadi banyak kendala di jalan, satu di Bungus, satu lagi di Sitinjau Lauik, dan hal ini membuat semakin lama keterlambatan distribusi,” jelas Helmi.

Lansiran BBM dan PKL Energi

Kadis ESDM Sumbar ini tidak menampik adanya peran lansiran di SPBU-SPBU yang dilakukan oleh oknum masyarakat, dengan tujuan untuk menjual kembali BBM yang telah dibeli itu kepada pihak lainnya yakni penambang tidak berizin, dan ada juga yang bertujuan untuk membuka usaha menjual BBM eceran atau dikenal PKL (pedagang kaki lima) energi.

Helmi bilang meksi peran kebutuhan BBM lansiran tidak terlalu signifikan yang menjadi penyebab panjangnya antrean kendaraan di SPBU, namun keberadaan lansiran terbilang cukup meresahkan bagi pengendara lainnya yang ingin mengisi BBM.

“Untuk lansiran ini, harusnya pihak SPBU dan Pertamina menjalankan ketentuan satu barcode satu kendaraan dengan jumlah tertentu beli BBM nya. Tapi yang terlihat, lansiran itu masih jalan, makanya soal beli BBM bersubsidi pakai barcode ini perlu dipertanyakan. Kami harap Pertamina bisa mengevaluasi SPBU-SPBU, kenapa lansiran bisa bobol masuk SPBU. Ketika kami telusuri, kucing-kucingan mereka (oknum lansiran) itu,” ungkapnya.

Bahkan dari hasil penelusuran di lapangan, lanjutnya, oknum masyarakat yang melakukan lansiran BBM bersubsidi ini, bisa dua kali dalam sehari, menggunakan mobil tertentu, serta ada terang-terangan sepeda motor yang membawa jerigen isi 25 liter.

Dari kondisi ini, Helmi menilai secara aturan, jelas untuk tindakan lansiran melanggar hukum. Tapi kondisi yang terjadi, pihak SPBU tetap melayani adanya lansiran tersebut. Bagi Pemprov Sumbar, perlu ada langkah tegas dari Pertamina menyikapi kondisi itu.

Begitupun untuk PKL energi, Helmi menyatakan perlu ada pembahasan lebih lanjut terkait keberadaan PKL energi. Karena di satu sisi, PKL energi membuka usaha, tapi di satu sisi, cara menjual BBM bersubsidi yang demikian tidak sesuai aturan.

“Apakah harus berantas betul PKL energi ini, atau malah dicarikan solusi, supaya PKL energi tidak membeli BBM ke SPBU, mungkin lebih kepada menambah Pertashop, atau skema seperti apalah. Jadi memang perlu dibahas terkait PKL energi,” ujarnya.

Kondisi yang mengejutkan yang disampaikan Helmi terkait salah satu penyebab yang terjadi cepat habisnya BBM di SPBU adalah meningkatkan aktivitas proyek di suatu wilayah, baik itu proyek swasta maupun proyek pemerintah. Hal ini membuat kebutuhan BBM jadi meningkat dari kondisi normalnya.

Terlebih semenjak BBM non subsidi naik begitu tinggi, para sopir truk dan kendaraan lainnya itu lebih rela antre berjam-jam dan berhari-hari di SPBU, demi untuk mendapatkan BBM bersubsidi seperti solar. Artinya, semakin banyak aktivitas proyek, maka akan semakin bertambah antren truknya, dan hal ini membuat arus lalu lintas jadi terganggu.

“Kalau antrean nya sudah begitu panjang dan memakan badan jalan, ya pengendara jadi terganggu. Persoalannya ya seperti sebelumnya itu, kalau distribusi lancar, maka antren akan cepat berkurang. Tapi persoalan ini saling berkaitan, sehingga kondisi yang terjadi, terlihat buruh di lapangan,” katanya.

Belum lagi adanya para nelayan yang tetap membeli BBM di SPBU-SPBU yang sebenarnya bukan untuk melayani para nelayan. Oleh karena itu, terkait BBM untuk nelayan ini, sebenarnya telah dihadirkan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), tapi SPBN tidak berjalan dengan baik, dengan berbagai alasan.

“Khusus BBM nelayan ini akan menjadi pembahasan kami bersama Pertamina. Jadi memang banyak PR yang perlu dikerjakan terkait kondisi BBM di Sumbar,” tegasnya.

Oleh kerena itu, Helmi berharap kepada berbagai pihak, untuk sama-sama tertib dalam membeli BBM di SPBU, dan kepada pihak SPBU diminta untuk mengatur antren kendaraan, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas.