Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan target pemerintah, LP2B harus memenuhi minimal 87% dari total luas Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di tingkat kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut 26 kabupaten/kota telah memenuhi target perlindungan LP2B itu. Sementara sisanya sembilan kabupaten/kota masih berproses.
“Insyaallah dalam bulan ini kita sanggup [menyelesaikannya],” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Pemantauan Lapangan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta Pengelolaan Sampah di Kota Semarang pada Senin (13/7/2026).
Pemenuhan target perlindungan LP2B, kata Luthfi, menjadi penting untuk memastikan produktivitas pangan di Jawa Tengah. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam wilayah, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan nasional terutama di Pulau Jawa.
Luthfi mengakui, pemenuhan lahan terus mengalami kendala di beberapa daerah perkotaan. Karenanya, Luthfi mendorong daerah yang kesulitan memenuhi target tersebut agar konsultasi dengan daerah yang sudah memenuhi target.
Upaya perlindungan lahan sawah yang dilakukan di Jawa Tengah itu sejalan dengan program pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur pertanian di wilayah tersebut. Pada pekan lalu, Jumat (10/7/2026), Presiden Prabowo Subianto meresmikan secara daring Bendungan Jlantah di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Bendungan itu disiapkan untuk mengairi sekitar 1.500 hektare (Ha) lahan pertanian eksisting sekaligus pengembangan sekitar 229 Ha lahan sawah baru.
Baca Juga
- Perkuat Pengawasan, Bank Jateng Optimalkan Peran Audit Internal dalam Mitigasi Fraud
- Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 Sambut 12.500 Pelari
- Jateng Siap Perluas Pemanfaatan CNG dan B50 hingga ke Rumah Tangga
Infrastruktur raksasa itu diklaim mampu meningkatkan produktivitas padi dengan periode tanam tiga kali setahun. Adapun produktivitasnya diperkirakan bisa mencapai 6 ton gabah/ha/musim tanam, dimana Bendungan Jlatah hampu menopang produksi padi hingga 27.000 ton/tahun.
Pada perkembangan lainnya, rapat yang digelar di Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, itu tak hanya membahas soal perlindungan alih fungsi LSD. Agenda tersebut juga membahas percepatan pengelolaan sampah di Jawa Tengah, terutama di daerah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton/hari.
Luthfi mendorong skema pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Skema itu diterapkan berdasarkan kawasan aglomerasi seperti Semarang-Kendal, Pekalongan Raya, Magelang Raya, serta Tegal Raya. Adapun untuk wilayah dengan timbulan yang lebih kecil, Luthfi mendorong pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) dengan dukungan industri semen sebagai offtaker.
Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, menyampaikan bahwa teknologi atau skema apapun yang akan diterapkan pemerintah daerah haruslah disesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan. Selain itu, kemampuan fiskal daerah, kesiapan fasilitas, serta ketersediaan offtaker juga menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian.
Hanifah mendorong setiap kabupaten/kota segera menyusun roadmap pengelolaan sampah agar pembangunan fasilitas sesuai kebutuhan daerah. “Jangan sampai fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan akhirnya mangkrak,” tegasnya.
