Malang: Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) tepat pada hari pertama Tahun Ajaran 2026/2027 di BBPPMVP BOE, Kota Malang, Jawa Timur, Senin, 13 Juli 2026. Inisiatif ini hadir untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak di satuan pendidikan agar tercipta lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan.
Peluncuran tersebut menjadi momentum penting bagi kolaborasi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, hingga keluarga. Sinergi ini ditujukan untuk menjamin hak belajar anak tetap terjaga baik dari ancaman fisik, psikologis, sosial, maupun bahaya di ruang digital.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan bahwa investasi masa depan bangsa dimulai dengan memastikan anak terbebas dari kekerasan. Menurutnya, dampak buruk kekerasan terhadap anak dapat mengganggu perkembangan jangka panjang yang merugikan potensi generasi muda.
Ia merinci bahwa perlindungan anak harus diimplementasikan di empat pilar utama kehidupan yakni keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, dan ruang digital. Integrasi ini menjadi mutlak dilakukan mengingat interaksi anak saat ini tidak lepas dari gawai dan internet.
“Kalian semua berhak berada di lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau melihat atau mengalami kekerasan, jangan ragu melapor kepada guru maupun orang tua. Kita harus bersama-sama menjaga agar sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar,” pesan Menko Pratikno kepada para murid.
Peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) di BBPPMVP BOE, Kota Malang, Jawa Timur, Senin 13 Juli 2026. Metrotvnews.com/Daviq Umar Al Faruq
Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan tindak lanjut konkret dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Semangat tersebut kini langsung diterjemahkan ke lapangan melalui pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah di berbagai daerah.
“Melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak, kami tidak hanya ingin menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, dan ruang digital,” ujar Mendikdasmen.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menambahkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi erat antara orang tua dan pihak sekolah diyakini mampu menekan angka perundungan secara signifikan.
“Bunda berharap mulai saat ini kita saling menjaga teman, saling menghormati, dan tidak ada lagi bullying di mana pun anak-anakku berada. Mari kita jaga bersama-sama,” tutur Menteri Arifah.
Baca Juga :
Sambut HAN 2026, Kemen PPPA Luncurkan Kampanye BERLIANKebijakan-kebijakan strategis tersebut kini menjadi fondasi dasar bagi satuan pendidikan di seluruh Indonesia dalam mengelola lingkungan belajar. Tujuannya adalah menciptakan ruang yang mampu mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, aman, dan inklusif.
Respons positif terhadap kebijakan ini mulai dirasakan langsung oleh siswa di berbagai daerah saat mengikuti kegiatan MPLS. Putri, siswi SMA Negeri 4 Pekanbaru, mengaku merasakan suasana yang jauh lebih hangat dan edukatif di sekolah barunya.
“Kami tidak hanya diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, tetapi juga mendapat banyak edukasi yang sudah disiapkan sekolah. Saya berharap semua murid baru bisa memperoleh pembelajaran yang bermanfaat selama MPLS,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh praktisi pendidikan dari TK IT Ar Rajwaa Samarinda, Nuridah, yang menyoroti pentingnya pendekatan humanis. Menurutnya, langkah sederhana seperti menyambut siswa dengan ramah sejak hari pertama merupakan kunci utama kenyamanan psikologis anak di sekolah.
